Suara.com - Unjuk rasa besar-besaran bakal terjadi di Korea Selatan yang menuntut Presiden Yoon Suk Yeol agar mundur dari jabatannya imbas memberlakukan darurat militer.
Unjuk rasa besar-besaran itu akan dilakukan Pendukung dan penentang Presiden Yoon Suk Yeol yang dilakukan secara bersamaan di pusat kota Seoul pada Kamis (12/12/2024).
Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang bersifat militan, bersama kelompok sipil liberal, mengumumkan akan mengadakan aksi protes di sekitar Seoul Plaza pada Kamis siang.
Mereka menyerukan pemakzulan Yoon atas deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada 3 Desember lalu.
Aksi ini direncanakan mulai pukul 14.00 waktu setempat dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 20.000 peserta, menurut keterangan penyelenggara.
Mereka juga menyampaikan rencana untuk menggelar aksi jalan kaki menuju kantor kepresidenan di Yongsan usai unjuk rasa.
Sebagai langkah tandingan, kelompok sipil konservatif menyatakan akan mengadakan aksi serupa yang melibatkan sekitar 10.000 peserta di depan Gedung Dongwha Duty Free Shop, sekitar 700 meter dari lokasi aksi KCTU, pada waktu yang sama.
Mereka bertujuan menentang seruan pemakzulan terhadap Presiden Yoon.
Dengan dua aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam jarak dekat dan pada waktu bersamaan, muncul kekhawatiran akan terjadinya bentrokan di antara para peserta kedua aksi tersebut. [Antara].
Baca Juga: Partai Kekuatan Rakyat di Korsel Dukung Pemakzulan Presiden Korsel
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka