Bantah Lakukan Pemberontakan, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Menolak Mundur

Suara.com - Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa pengumuman darurat militer yang ia lakukan sebagai tindakan pemerintahan dan menyangkal tuduhan pemberontakan yang dihadapinya. Ia juga berjanji untuk melawan hingga titik terakhir terkait pemakzulan atau penyelidikan hukum darurat.

Yoon menolak seruan untuk mengundurkan diri selama pidato publiknya di tengah perluasan investigasi oleh polisi dan jaksa terhadap deklarasi darurat militer yang berlangsung singkat pada hari Selasa lalu.

Yoon menyatakan bahwa ia menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk mengumumkan darurat militer sebagai upaya melindungi bangsa dan menormalkan urusan negara melawan oposisi yang memparalisis (menghambat atau menghentikan fungsi) pemerintah.

"Baik saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan adil," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebuah survei yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa lebih dari tujuh dari sepuluh warga Korea Selatan setuju bahwa Presiden Yoon Suk Yeol harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan atas deklarasi hukum darurat militer yang telah ia buat.

Survei dari Realmeter yang melibatkan 507 orang berusia 18 tahun ke atas yang dilakukan pada hari Rabu menunjukkan bahwa 74,8 persen responden menyatakan bahwa Yoon harus segera meninggalkan jabatannya, baik melalui pengunduran diri atau pemakzulan.

Dari mereka yang disurvei, 16,2 persen mendukung pengunduran diri teratur seperti yang diusulkan oleh partai penguasa, sementara 9 persen lainnya mengatakan mereka tidak yakin tentang isu ini.

Partai Kekuatan Rakyat, partai penguasa, sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan meminimalkan dampak dari kegagalan deklarasi hukum darurat Yoon dengan mendorong 'pengunduran diri awal' dan 'teratur' presiden. Partai tersebut kemudian mengusulkan agar Yoon mengundurkan diri pada Februari, diikuti oleh pemilihan presiden mendadak pada April, atau mengundurkan diri pada Maret dengan pemilihan mendadak pada Mei.

Dalam survei tersebut, 66,2 persen responden mengatakan bahwa mereka mengalami stres atau trauma akibat kekacauan hukum darurat militer. Survei ini memiliki margin kesalahan plus atau minus 4,4 poin persentase dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Survei: Hampir 75 Persen Warga Korsel Setuju Presiden Yoon Suk Yeol Segera Mengundurkan Diri Buntut Darurat Militer

Yoon telah dilarang meninggalkan negara saat polisi, jaksa, dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi menyelidiki tuduhan terkait penerapan hukum darurat militer pada 3 Desember. Ia juga menghadapi upaya pemakzulan lain di parlemen setelah berhasil melewati voting pertama karena kurangnya quorum pada Sabtu lalu.