Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliany, mengakui usulan dari Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD tak akan begitu saja diterima masyarakat. Rani meyakini akan ada pro dan kontra atas usulan Ketum partai nya tersebut.
Karena itu, Rany menilai usulan tersebut tak bisa langsung diterapkan, khususnya di tahun 2025 ini sebelum kepala daerah baru dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perlu ada pembahasan secara matang dengan berbagai pihak mengenai wacana ini.
"Ya enggak seburu-buru itu juga ya kalau menurut saya, karena semua kan juga harus melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan dan pasti ada pro kontra juga," ujar Rani kepada wartawan, Senin (16/1/11/2024).
"Jadi sebelum jadi program agenda mesti dipertimbangkan secara matang," lanjutnya.
Namun, ia pribadi menilai usulan ketua umum partainya itu sebagai hal baik. Apalagi biaya politik untuk Pilkada tidak langsung akan lebih murah.
"Kalau menurut saya pribadi sih baik-baik saja ya, mungkin bisa menekan cost (biaya) atau penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ya," jelasnya.
Kendati demikian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD harus dilaksanakan secara komprehensif lewat uji kepatutan dan kelayakan yang mumpuni. Dengan demikian, maka kepala daerah terpilih juga sudah teruji kualitasnya.
"Asal pemilihan atau fit and proper test paslon harus melalui mekanisme dan screening yang tepat, benar dan jelas memang mumpuni sebagai pemimpin daerah dengan pengalaman serta track record yang sangat baik," ucapnya.
"Meski bila dipilih oleh masyarakat langsung bisa sama-sama menanggung hasilnya bersama-sama jadi bila ada hal-hal kurang sesuai tidak serta merta mengeluh kan pada DPRD saja," pungkasnya.
Baca Juga: Ricuh Pilkada Paniai: Polisi Dituduh Intervensi, 4 Paslon Malah Beri Apresiasi
Berita Terkait
-
Mewaspadai Siasat di Balik Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD: Jalan Mundur Demokrasi
-
Kaleidoskop 2024: ASN Molor Pindah, Beda Jokowi dan Prabowo soal Ngantor di IKN
-
Pelantikan Pimpinan dan Dewas KPK Dipercepat, Nawawi Pomolango Ungkap Alasannya
-
Ricuh Pilkada Paniai: Polisi Dituduh Intervensi, 4 Paslon Malah Beri Apresiasi
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Dua Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini, 413 Personel Gabungan Disiagakan
-
Mulai Tahun Ini, 13 Juli Resmi Diperingati sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
-
Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,59 Persen, Dukungan Pramono terhadap UMKM dan PKL Tuai Pujian
-
Fadli Zon Sebut Ziarah Gunung Kawi Merupakan Warisan Tradisi
-
Alasan Indonesia Tak Kirim Pejabat Tinggi ke Penghormatan Terakhir Ayatollah Khamenei
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan