Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliany, mengakui usulan dari Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD tak akan begitu saja diterima masyarakat. Rani meyakini akan ada pro dan kontra atas usulan Ketum partai nya tersebut.
Karena itu, Rany menilai usulan tersebut tak bisa langsung diterapkan, khususnya di tahun 2025 ini sebelum kepala daerah baru dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perlu ada pembahasan secara matang dengan berbagai pihak mengenai wacana ini.
"Ya enggak seburu-buru itu juga ya kalau menurut saya, karena semua kan juga harus melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan dan pasti ada pro kontra juga," ujar Rani kepada wartawan, Senin (16/1/11/2024).
"Jadi sebelum jadi program agenda mesti dipertimbangkan secara matang," lanjutnya.
Namun, ia pribadi menilai usulan ketua umum partainya itu sebagai hal baik. Apalagi biaya politik untuk Pilkada tidak langsung akan lebih murah.
"Kalau menurut saya pribadi sih baik-baik saja ya, mungkin bisa menekan cost (biaya) atau penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ya," jelasnya.
Kendati demikian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD harus dilaksanakan secara komprehensif lewat uji kepatutan dan kelayakan yang mumpuni. Dengan demikian, maka kepala daerah terpilih juga sudah teruji kualitasnya.
"Asal pemilihan atau fit and proper test paslon harus melalui mekanisme dan screening yang tepat, benar dan jelas memang mumpuni sebagai pemimpin daerah dengan pengalaman serta track record yang sangat baik," ucapnya.
"Meski bila dipilih oleh masyarakat langsung bisa sama-sama menanggung hasilnya bersama-sama jadi bila ada hal-hal kurang sesuai tidak serta merta mengeluh kan pada DPRD saja," pungkasnya.
Baca Juga: Ricuh Pilkada Paniai: Polisi Dituduh Intervensi, 4 Paslon Malah Beri Apresiasi
Berita Terkait
-
Mewaspadai Siasat di Balik Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD: Jalan Mundur Demokrasi
-
Kaleidoskop 2024: ASN Molor Pindah, Beda Jokowi dan Prabowo soal Ngantor di IKN
-
Pelantikan Pimpinan dan Dewas KPK Dipercepat, Nawawi Pomolango Ungkap Alasannya
-
Ricuh Pilkada Paniai: Polisi Dituduh Intervensi, 4 Paslon Malah Beri Apresiasi
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung