Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliany, mengakui usulan dari Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD tak akan begitu saja diterima masyarakat. Rani meyakini akan ada pro dan kontra atas usulan Ketum partai nya tersebut.
Karena itu, Rany menilai usulan tersebut tak bisa langsung diterapkan, khususnya di tahun 2025 ini sebelum kepala daerah baru dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perlu ada pembahasan secara matang dengan berbagai pihak mengenai wacana ini.
"Ya enggak seburu-buru itu juga ya kalau menurut saya, karena semua kan juga harus melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan dan pasti ada pro kontra juga," ujar Rani kepada wartawan, Senin (16/1/11/2024).
"Jadi sebelum jadi program agenda mesti dipertimbangkan secara matang," lanjutnya.
Namun, ia pribadi menilai usulan ketua umum partainya itu sebagai hal baik. Apalagi biaya politik untuk Pilkada tidak langsung akan lebih murah.
"Kalau menurut saya pribadi sih baik-baik saja ya, mungkin bisa menekan cost (biaya) atau penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ya," jelasnya.
Kendati demikian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat DPRD harus dilaksanakan secara komprehensif lewat uji kepatutan dan kelayakan yang mumpuni. Dengan demikian, maka kepala daerah terpilih juga sudah teruji kualitasnya.
"Asal pemilihan atau fit and proper test paslon harus melalui mekanisme dan screening yang tepat, benar dan jelas memang mumpuni sebagai pemimpin daerah dengan pengalaman serta track record yang sangat baik," ucapnya.
"Meski bila dipilih oleh masyarakat langsung bisa sama-sama menanggung hasilnya bersama-sama jadi bila ada hal-hal kurang sesuai tidak serta merta mengeluh kan pada DPRD saja," pungkasnya.
Baca Juga: Ricuh Pilkada Paniai: Polisi Dituduh Intervensi, 4 Paslon Malah Beri Apresiasi
Berita Terkait
-
Mewaspadai Siasat di Balik Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD: Jalan Mundur Demokrasi
-
Kaleidoskop 2024: ASN Molor Pindah, Beda Jokowi dan Prabowo soal Ngantor di IKN
-
Pelantikan Pimpinan dan Dewas KPK Dipercepat, Nawawi Pomolango Ungkap Alasannya
-
Ricuh Pilkada Paniai: Polisi Dituduh Intervensi, 4 Paslon Malah Beri Apresiasi
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo