Suara.com - Pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sarat muatan politis.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim. Ia menilai pemanggilan terhadap Yasonna, yang saat ini menjabat Ketua DPP PDIP, terkait adanya unsur politik.
"Kami sangat menyayangkan yang dilakukan KPK ini sangat sarat dengan pemuatan politis," kata Chico kepada Suara.com, Rabu (18/12/2024).
Chico mengemukakan bahwa Yasonna akan patuh pada aturan internal untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.
"Kita tunggu saja yang pasti Pak Yasonna Laoly sebagai kader partai yang taat pada aturan-aturan di internal kami akan mengikuti proses hukum yang berlaku," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap KPK bisa profesional dalam menangani kasus tersebut termasuk pemanggilan Yasonna hari ini.
"Kita ketahui dengan Pak Yasona (dipanggil) adalah kasus yang sungguhnya sudah lewat dan kita berharap KPK akan profesional dalam menangani hal ini," katanya.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada hari ini, Rabu (18/12/2024).
Ketua DPP PDIP itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang menjadikan Harun Masiku sebagai tersangka.
Baca Juga: Hari Ini, Eks Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK dalam Kasus Harun Masiku
Merespons pemanggilan tersebut, Yasonna juga sudah mengonfirmasi akan menghadiri pemanggilan kedua, setelah absen pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat (13/12/2024).
"Ya (akan hadir)," kata Yasonna kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina