Suara.com - Pemanggilan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sarat muatan politis.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim. Ia menilai pemanggilan terhadap Yasonna, yang saat ini menjabat Ketua DPP PDIP, terkait adanya unsur politik.
"Kami sangat menyayangkan yang dilakukan KPK ini sangat sarat dengan pemuatan politis," kata Chico kepada Suara.com, Rabu (18/12/2024).
Chico mengemukakan bahwa Yasonna akan patuh pada aturan internal untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.
"Kita tunggu saja yang pasti Pak Yasonna Laoly sebagai kader partai yang taat pada aturan-aturan di internal kami akan mengikuti proses hukum yang berlaku," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap KPK bisa profesional dalam menangani kasus tersebut termasuk pemanggilan Yasonna hari ini.
"Kita ketahui dengan Pak Yasona (dipanggil) adalah kasus yang sungguhnya sudah lewat dan kita berharap KPK akan profesional dalam menangani hal ini," katanya.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada hari ini, Rabu (18/12/2024).
Ketua DPP PDIP itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang menjadikan Harun Masiku sebagai tersangka.
Baca Juga: Hari Ini, Eks Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK dalam Kasus Harun Masiku
Merespons pemanggilan tersebut, Yasonna juga sudah mengonfirmasi akan menghadiri pemanggilan kedua, setelah absen pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat (13/12/2024).
"Ya (akan hadir)," kata Yasonna kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?