Suara.com - Wacana untuk menjadikan Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat sambutan positif dari elite partai kakbah.
Hal tersebut mengemuka mendekati gelaran Muktamar ke-10 PPP yang akan berlangsung pada tahun depan.
"Tentu senang jika ada tokoh dengan prestasi menang dalam beberapa kontestasi pemilu atau pilkada seperti Pak Jokowi ini berkenan memberikan dukungan kepada PPP," kata Arwani saat dihubungi Suara.com, Rabu (18/12/2024).
Arwani juga mengemukakan bahwa Jokowi memiliki banyak pilihan untuk bergabung ke partai politik yang sesuai dengan pandangan politiknya.
"Hampir semua parpol yang ada sekarang ini kan pernah kerja sama dan berada satu koalisi dengan Pak Jokowi dalam pemerintahan," katanya.
Apalagi dalam beberapa waktu belakangan, keberadaan koalisi parpol yang ada saat ini juga turut memudahkan Jokowi untuk bebas memilih partai yang bisa menjadi kendaraan politik.
"Hal inilah yang relatif memudahkan Jokowi dan parpol bisa menjalin kebersamaan sebagai kader, termasuk juga bagi PPP," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa PPP memang baru saja menggelar Mukernas ke-II partai. Salah satu yang dibahas yakni soal peluang agar PPP membuka diri merangkul tokoh baru dari luar.
"Salah satu subtema yang banyak dibahas teman-teman di mukernas adalah partai agar membuka diri dan merangkul tokoh-tokoh baru untuk kebesaran PPP," katanya.
Baca Juga: Analis Sarankan Jokowi Jadi Ketum PPP, Bisa Untungkan Partai karena Ada Bonus Gibran Merapat
Muktamar ke-10 PPP
Sebelumnya, isu mengenai calon Ketum PPP jelang Muktamar ke-10 hangat dibicarakan. Sejumlah nama telah disebutkan masuk bursa.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menyebut terdapat empat nama yang masuk bursa calon ketua umum, yaitu Sandiaga Uno, Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf, dan Dudung Abdurachman.
Merespons nama-nama tersebut, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menyampaikan bahwa PPP seharusnya meminang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi ketum PPP.
"Dibanding empat nama tersebut, PPP sebaiknya mempertimbangkan nama Joko Widodo yang saat ini potensial untuk memimpin partai," katanya kepada wartawan, Senin (16/12/2024).
Menurutnya, PPP membutuhkan figur yang bisa membantu partai melenggang ke Senayan. Menurutnya, Jokowi adalah figur yang dianggap bisa mewujudkan hal tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa
-
DPR Desak BRIN Ubah Pendekatan Penanganan Bencana: Fokus Riset, Mitigasi, dan Pendidikan