Klaim Masih Kaji Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD, PKS: Semua Ada Plus-Minusnya

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku masih mengkaji soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD yang juga diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

“Masih dikaji sih, kami dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi. Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang,” kata Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, di Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Soal usulan Pilkada lewat DPRD, kata Khoirudin tentu memiliki plus-minus. Jika pemilihan dilaksanakan secara langsung, maka siapapun mendapatkan kesemoatan yang sama untuk terpilih.

“Ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53,” katanya.

“Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus-minusnya. Nanti resminya DPP akan menyampaikan press release-nya,” tambahnya.

Ikut Digaungkan Prabowo

Diketahui, usulan agar Pilkada dipilih lewat DPRD sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto kala berpidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia soal proses Pilkada dipilih lewat DPRD.

Menurut Prabowo, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.

Baca Juga: Sadis! Nyabu Dulu Sebelum Tembak Mati Korban yang Dirampok, Hinca Demokrat Curiga Brigadir AKS Terlibat Gembong Narkoba

Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" bebernya.

Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Prabowo, pemikiran dengan sistem tersebut efisien karena uang yang biasa digunakan untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.