Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mendorong agar dilakukannya riset sebelum melakukan perbaikan sistem Pilkada dengan mengubah pemilihan jadi dari rakyat ke DPRD. Menurutnya, semua pemangku kepentingan harus duduk bersama terlebih dahulu.
"Makanya gini teman-teman semua, saya menyarankan. Saya menyarankan, Partai NasDem menyarankan, kita riset bersama-sama. Sehingga hasilnya buahnya itu buah yang manis untuk kebutuhan kita bersama. Apapun jenis buahnya, mau mangga kah, mau jeruk kah, mau pepaya kah, buah apa, durian kah," kata Willy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).
"Apapun nama produknya nanti, itu hasil riset kita," sambungnya.
Ia mengatakan, jika ide yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut sebenarnya sebagai pemantik saja agar tercipta diskursus. Namun, Willy menegaskan, ide tersebut jangan ditangkap secara reaksioner dan hanya terjebak pada subjektivitas. Lebih baik, kata dia, harus dilakukan survei.
"Kalau saya melihat itu sebagai trigger aja. Trigger untuk apa? Untuk kita berpikir. Kita mau pilih sistem yang bagaimana? Kalau kita melihat sejarah, lahirnya Republik ini, baca Pidato 1 Juni Bung Karno itu, Bung Karno dan semua para pendiri Republik ini menolak demokrasi yang gontok-gontokan ini," katanya.
"Saya mengajak bukan terjebak dengan subjektivitas. Karena ini pertarungan preferensi politik. Tapi tugas kita bersama adalah, eh kenapa untuk Pilkada, untuk Pilpres, untuk Pileg kita keluar uang besar-besaran untuk survei. Tapi untuk rumah kita bersama ini, kami enggak mau survei. Surveinya tidak hanya quantitative approach, tapi juga qualitative approach. Melibatkan banyak aktor," sambungnya.
Lebih lanjut, kata dia, memang harus diakui tak akan ada kebijakan atau sistem politik yang sempurna. Namun yang terpenting adalah duduk bersama dan menghasilkan kesepakatan.
"Jadi jangan pernah mengidealisasi. Makanya saya bilang yang dibutuhkan adalah konsensus. Common consensus. Ini bukan bicara surga. Ini berbicara tentang ruang lingkup bersama," pungkasnya.
Ikut Digaungkan Prabowo
Diketahui, usulan agar Pilkada dipilih lewat DPRD sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto kala berpidato di acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) lalu.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku setuju atas usulan Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia soal proses Pilkada dipilih lewat DPRD.
Menurut Prabowo, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" bebernya.
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan sejumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, pemikiran dengan sistem tersebut efisien karena uang yang biasa digunakan untuk membiayai sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
Berita Terkait
-
Diminta Tak Takut Lapor jika Dilarang Rayakan Natal, Gibran di Depan Umat Katolik: Bisa Langsung WA Saya
-
Curhat Dipecat PDIP, Gibran Ngaku Senasib dengan Tokoh Pemuda Katolik: Perbedaan Hal Biasa
-
Selain Keluarga Jokowi, Ini Daftar 27 Kader Dipecat PDIP: Ada Effendi Simbolon hingga Eks Wamendagri John Wempi Wetipo
-
Dipecat karena Berkhianat, 'Dosa-dosa' Jokowi ke PDIP: Membelot Dukung Prabowo hingga Acak-acak MK
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT