Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus angkat bicara menanggapi Pameran lukisan tunggal karya seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional (Galnas) batal dibuka.
Seharusnya, ajang bertajuk "Tanah untuk Kedaulatan Pangan" ini digelar pada Kamis (19/12/2024), tapi justru dilarang oleh pihak Galnas.
Yos mengatakan, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional adalah Suwarno Wisetrotomo. Dia meminta lima, dari 30 lukisan yang dipamerkan untuk diturunkan. Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.
Berdasar pengamatan Suara.com, lukisan itu menampilkan wajah mirip Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi.
Menanggapi hal itu, Deddy menilai jika langkah membredel adalah kebiasaan negara otoriter.
"Bredel itu kebiasaan di negara otoriter dan tirani," kata Deddy saat dihubungi Suara.com, Jumat (20/12/2024).
Ia menilai jika adanya aksi pembredelan tersebut seperti menunjukan aparatur kembali ke zaman kolonial.
"Sepertinya watak aparatur kita sedang kembali ke zaman kolonial dan praktek sebelum reformasi," katanya.
Ia pun menegaskan, jika hanya penjahat politik dan moral yang takut terhadap karya seni.
Baca Juga: Pameran Yos Suprapto Batal Digelar Gegara Kurator Mundur, Suwarno Wisetrotomo Buka Suara!
"Hanya penjahat politik dan moral yang takut pada karya seni, sejarah sudah membuktikan itu di Indonesia," pungkasnya.
Batal Pameran
Diberitakan sebelumnya, pameran lukisan tunggal karya seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional (Galnas) batal dibuka. Seharusnya, ajang bertajuk "Tanah untuk Kedaulatan Pangan" ini digelar pada Kamis (19/12/2024), tapi justru dilarang oleh pihak Galnas.
Dalam keterangan yang diterima, Yos mengatakan pengunjung sebenarnya sudah hadir ke lokasi untuk menyaksikan pembukaan pameran yang sudah disiapkan sejak setahun terakhir. Namun, pihak Galnas justru malah mengunci pintu pameran.
Yos mengatakan, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima, dari 30 lukisan yang dipamerkan untuk diturunkan. Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.
Sepenglihatan Suara.com, lukisan itu menampilkan wajah mirip Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi. Yos pun menolak permintaan menurunkan lukisan itu.
Berita Terkait
-
Suwarno Jelaskan Alasan Tidak Setujui Lukisan Yos Suprapto yang Akan Dipamerkan, karena Mirip Jokowi?
-
Galeri Nasional: Kurator Mundur, Pameran Tunggal Yos Suprapto Batal
-
Lukisan Diduga Mirip Jokowi Dianggap Terlalu Vulgar, Pameran Tunggal Yos Suprapto Dibatalkan Galeri Nasional
-
Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat