Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru yang menggunakan material khusus untuk menangkal aksi pencurian besi.

Pembangunan infrastruktur tersebut berlokasi di JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat, dan JPO Pangkalan Jati, Cipinang, Jakarta Timur.

Pramono menjelaskan bahwa proses pengerjaan fasilitas publik ini telah memakan waktu selama tujuh bulan hingga akhirnya siap digunakan oleh warga.

"Kami meresmikan dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yang baru, yang dibangun selama 7 bulan," ujarnya di JPO Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (30/12/2025).

JPO Pesanggrahan yang terletak di Jakarta Barat memiliki spesifikasi panjang mencapai 31 meter dengan lebar 3 meter.

Sementara JPO Pangkalan Jati di wilayah Cipinang, Jakarta Timur juga diresmikan dengan dimensi panjang 27 meter dan lebar 3 meter.

Berbeda dari jembatan pada umumnya, Pemprov DKI Jakarta kini menggunakan material Conwood atau kayu beton sebagai pengganti besi tangga.

Langkah inovatif ini diambil untuk mencegah peristiwa hilangnya material jembatan yang kerap diincar oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk dijual kembali.

"Jadi Conwood itu concrete wood. Maka dengan demikian, pengalaman kita di beberapa tempat yang dulu materinya diambil, di tempat ini pasti nggak bisa. Kalau diambil, nggak akan bisa dijual," tegas Pramono.

Baca Juga: Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre

Pramono mengungkapkan bahwa pembangunan kedua jembatan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi langsung masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Ini adalah dua JPO yang diminta oleh warga, kemudian dilakukan rapat Musrenbang, dan akhirnya diputuskan pada bulan April yang lalu. Sekarang, alhamdulillah sudah selesai," paparnya.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk terus menambah jumlah JPO di berbagai titik strategis dengan skema pendanaan yang lebih fleksibel.

Pramono membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan agar pembangunan fasilitas umum tidak melulu bergantung pada APBD.

"Kita juga bisa kerja sama dengan perusahaan, pribadi, dan sebagainya. Selama kemudian transparan dan terbuka, yang saling memberikan keuntungan," tuturnya.

Selain aspek keamanan material, jembatan baru ini juga dirancang inklusif dengan penyediaan fasilitas lift bagi kelompok rentan.