Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut, lukisan Yos Suprapto yang gagal dipamerkan di Galeri Nasional pekan lalu sebenarnya wujud kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui ekspresi artistik.
Lebih dari sekadar seni keindahan, menurutnya, lukisan Yos Suprapto juga sebagai kritik terhadap kebijakan negara dalam mengelola tanah untuk masyarakat.
Usman menjelaskan, bahwa kritik yang disampaikan oleh Yos melalui karyanya berfokus pada pengelolaan swasembada pangan yang tidak beretika, mengakibatkan masyarakat kehilangan kedaulatan atas tanah mereka.
Ia menilai bahwa karya Yos mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi, yang sering kali diabaikan oleh pihak kekuasaan.
"Ada kritik dari Yos bahwa negara ini tidak beretika di dalam mengelola tanah untuk masyarakat. Sehingga masyarakat tidak punya kedaulatan atas tanahnya itu. Nah, sampai di titik itu saya bisa mengerti kenapa ada yang resah dari unsur kekuasaan itu," kata Usman dalam acara diskusi 'Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).
Ia mengutip pernyataan pelapor khusus PBB, Hilal Elfer, yang sejak 2017 telah memberi masukan terkait kebijakan pangan Indonesia yang cenderung monolitik, hanya berfokus pada beras. Usman menilai bahwa pendekatan ini berdampak negatif terhadap masyarakat, dengan banyaknya kasus penggusuran tanah yang terjadi.
"Swasembada pangan yang hanya fokus pada beras mengakibatkan penggusuran besar-besaran, membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka," kata Usman.
Contoh terbaru yang dikemukakan Usman adalah proyek Merauke Food Estate, yang berencana membabat hingga 4 juta hektare lahan di Papua Selatan untuk pembangunan area pertanian, termasuk untuk gula tebu dan sawah.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan pangan yang lebih beragam, seperti sagu, yang tidak cukup mendapat perhatian.
Baca Juga: Bonnie Triyana Minta Galeri Nasional Buka Lagi Pameran Lukisan Yos Suprapto: Pasti Ramai
Pembangunan yang tidak memperhatikan hak masyarakat, menurut Usman, tercermin dalam sejumlah kasus lainnya, seperti yang terjadi di Wadas, Banyuwangi, Lombok, Rempang, hingga Sulawesi.
Masyarakat di daerah-daerah tersebut dipaksa menyerahkan tanah mereka untuk berbagai kepentingan pembangunan yang merusak lingkungan dan tidak mengutamakan keberlanjutan.
Berbagai peristiwa itu yang kemudian ditangkap oleh Yos Suprapto kemudian dituangkan dalam karya-karya lukis yang seharusnya dipamerkan dengan tajuk "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”.
"Kebebasan artistik yang dilakukan oleh Yos Suprapto ini menjadi suara bagi masyarakat yang hak-haknya terpinggirkan oleh pembangunan yang lapar tanah dan tidak ramah lingkungan," tegas Usman.
Tag
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Suwarno Wisetrotomo, Kurator Lulusan ISI dan UGM yang Mundur dari Pameran Yos Suprapto
-
Respons Putri Gus Dur Soal Pembredelan Karya Yos Suprapto: Selama Tidak Melanggar Hukum...
-
Sebelum Pembatalan Pameran, Lukisan Yos Suprapto yang Diduga Kritik Jokowi Sudah Disetujui Kurator
-
Siapa Yos Suprapto? Seniman di Balik Lukisan yang 'Ditolak' Galeri Nasional
-
Rekam Jejak Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Dinilai Yos Suprapto Tak Paham Bahasa Budaya
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra