Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut, lukisan Yos Suprapto yang gagal dipamerkan di Galeri Nasional pekan lalu sebenarnya wujud kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui ekspresi artistik.
Lebih dari sekadar seni keindahan, menurutnya, lukisan Yos Suprapto juga sebagai kritik terhadap kebijakan negara dalam mengelola tanah untuk masyarakat.
Usman menjelaskan, bahwa kritik yang disampaikan oleh Yos melalui karyanya berfokus pada pengelolaan swasembada pangan yang tidak beretika, mengakibatkan masyarakat kehilangan kedaulatan atas tanah mereka.
Ia menilai bahwa karya Yos mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi, yang sering kali diabaikan oleh pihak kekuasaan.
"Ada kritik dari Yos bahwa negara ini tidak beretika di dalam mengelola tanah untuk masyarakat. Sehingga masyarakat tidak punya kedaulatan atas tanahnya itu. Nah, sampai di titik itu saya bisa mengerti kenapa ada yang resah dari unsur kekuasaan itu," kata Usman dalam acara diskusi 'Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).
Ia mengutip pernyataan pelapor khusus PBB, Hilal Elfer, yang sejak 2017 telah memberi masukan terkait kebijakan pangan Indonesia yang cenderung monolitik, hanya berfokus pada beras. Usman menilai bahwa pendekatan ini berdampak negatif terhadap masyarakat, dengan banyaknya kasus penggusuran tanah yang terjadi.
"Swasembada pangan yang hanya fokus pada beras mengakibatkan penggusuran besar-besaran, membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka," kata Usman.
Contoh terbaru yang dikemukakan Usman adalah proyek Merauke Food Estate, yang berencana membabat hingga 4 juta hektare lahan di Papua Selatan untuk pembangunan area pertanian, termasuk untuk gula tebu dan sawah.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan pangan yang lebih beragam, seperti sagu, yang tidak cukup mendapat perhatian.
Baca Juga: Bonnie Triyana Minta Galeri Nasional Buka Lagi Pameran Lukisan Yos Suprapto: Pasti Ramai
Pembangunan yang tidak memperhatikan hak masyarakat, menurut Usman, tercermin dalam sejumlah kasus lainnya, seperti yang terjadi di Wadas, Banyuwangi, Lombok, Rempang, hingga Sulawesi.
Masyarakat di daerah-daerah tersebut dipaksa menyerahkan tanah mereka untuk berbagai kepentingan pembangunan yang merusak lingkungan dan tidak mengutamakan keberlanjutan.
Berbagai peristiwa itu yang kemudian ditangkap oleh Yos Suprapto kemudian dituangkan dalam karya-karya lukis yang seharusnya dipamerkan dengan tajuk "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”.
"Kebebasan artistik yang dilakukan oleh Yos Suprapto ini menjadi suara bagi masyarakat yang hak-haknya terpinggirkan oleh pembangunan yang lapar tanah dan tidak ramah lingkungan," tegas Usman.
Tag
Berita Terkait
- 
            
              Rekam Jejak Suwarno Wisetrotomo, Kurator Lulusan ISI dan UGM yang Mundur dari Pameran Yos Suprapto
 - 
            
              Respons Putri Gus Dur Soal Pembredelan Karya Yos Suprapto: Selama Tidak Melanggar Hukum...
 - 
            
              Sebelum Pembatalan Pameran, Lukisan Yos Suprapto yang Diduga Kritik Jokowi Sudah Disetujui Kurator
 - 
            
              Siapa Yos Suprapto? Seniman di Balik Lukisan yang 'Ditolak' Galeri Nasional
 - 
            
              Rekam Jejak Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang Dinilai Yos Suprapto Tak Paham Bahasa Budaya
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 - 
            
              Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
 
Terkini
- 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
 - 
            
              Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
 - 
            
              5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang