Suara.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi soal wacana pemerintah yang bakal kembali menerapkan sistem ujian nasional (UN).
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengatakan, sejauh ini pemerintah belum banyak melibatkan masyarakat dalam hal ini. Terutama terkait dampak sistem pendidikan nasional.
“Sejauh ini saya kira masyarakat masih belum cukup mendengar atau terlibat dalam diskusi mengenai seluk-beluk gagasan mengenai Ujian Nasional ini," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
Yahya juga menggarisbawahi, jika perlu ada integrasi soal sistem pendidikan nasional dengan standar pendidikan internasional.
Yahya mengambil contoh kasus soal siswa-siswi lulusan dalam negeri yang mengalami kesulitan saat mendaftar di kampus atau universitas internasional.
“Ini pengalaman NU sendiri, baik Madrasah Aliyah negeri maupun swasta bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri seperti Al-Azhar misalnya, itu kita masih harus mengejar standar kesana. Karena sekolah-sekolah yang kita miliki ini lulusannya ternyata beda-beda," jelasnya.
Jika pemerintah kembali ingin mengembalikan UN, Yahya menilai, bisa sebagai langkah dalam mensetarakan kualitas lulusan dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia.
"Saya kira hal-hal ini mungkin sudah dipertimbangkan ketika berpikir tentang perlunya Ujian Nasional sedemikian rupa sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi concern," ujarnya.
Dalam wacana kembali menerapkan UN, pemerintah harus punya dasar yang legitimate. Sehingga diharapkan segala prosesnya melibatkan berbagai pihak agar berjalan optimal.
Baca Juga: MK Hapus Ambang Batas Presiden, PBNU Ogah Pusing: Itu Urusan Parpol, Kami Hanya Pencoblos!
Hal ini merupakan pengalaman NU yang selama ini melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional. Sehingga, akan dapat membangun standar pendidikan nasional yang mampu bersaing ditingkat global.
“Tentu membutuhkan pengelolaan-pengelolaan lebih lanjut. Tapi saya kira konsennya legitimate dan memang ini satu hal yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi pengalaman itu sendiri ketika kita melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
MK Hapus Ambang Batas Presiden, PBNU Ogah Pusing: Itu Urusan Parpol, Kami Hanya Pencoblos!
-
Wacana Libur Sekolah Sebulan Penuh Saat Ramadhan, Ketum PBNU: Pemerintah Harus Kaji Ulang!
-
Soal Kepastian Pemberlakuan UN, Mendikdasmen Janji Bakal Umumkan Setelah Lebaran
-
Mendikdasmen: UN Kembali Digelar, Tapi Bukan Penentu Kelulusan
-
Mendikdasmen Janji Bakal Terapkan UN Lagi di Tahun Ajaran Baru, Skemanya Seperti Apa?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!