Suara.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi soal wacana pemerintah yang bakal kembali menerapkan sistem ujian nasional (UN).
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengatakan, sejauh ini pemerintah belum banyak melibatkan masyarakat dalam hal ini. Terutama terkait dampak sistem pendidikan nasional.
“Sejauh ini saya kira masyarakat masih belum cukup mendengar atau terlibat dalam diskusi mengenai seluk-beluk gagasan mengenai Ujian Nasional ini," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
Yahya juga menggarisbawahi, jika perlu ada integrasi soal sistem pendidikan nasional dengan standar pendidikan internasional.
Yahya mengambil contoh kasus soal siswa-siswi lulusan dalam negeri yang mengalami kesulitan saat mendaftar di kampus atau universitas internasional.
“Ini pengalaman NU sendiri, baik Madrasah Aliyah negeri maupun swasta bahkan yang dikelola oleh NU sendiri, ketika mendaftar ke universitas-universitas internasional atau di luar negeri seperti Al-Azhar misalnya, itu kita masih harus mengejar standar kesana. Karena sekolah-sekolah yang kita miliki ini lulusannya ternyata beda-beda," jelasnya.
Jika pemerintah kembali ingin mengembalikan UN, Yahya menilai, bisa sebagai langkah dalam mensetarakan kualitas lulusan dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia.
"Saya kira hal-hal ini mungkin sudah dipertimbangkan ketika berpikir tentang perlunya Ujian Nasional sedemikian rupa sehingga sistem pendidikan kita ini lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Saya kira itu satu hal yang memang menjadi concern," ujarnya.
Dalam wacana kembali menerapkan UN, pemerintah harus punya dasar yang legitimate. Sehingga diharapkan segala prosesnya melibatkan berbagai pihak agar berjalan optimal.
Baca Juga: MK Hapus Ambang Batas Presiden, PBNU Ogah Pusing: Itu Urusan Parpol, Kami Hanya Pencoblos!
Hal ini merupakan pengalaman NU yang selama ini melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional. Sehingga, akan dapat membangun standar pendidikan nasional yang mampu bersaing ditingkat global.
“Tentu membutuhkan pengelolaan-pengelolaan lebih lanjut. Tapi saya kira konsennya legitimate dan memang ini satu hal yang harus kita pikirkan. Dan ini menjadi pengalaman itu sendiri ketika kita melakukan engagement dengan berbagai lembaga perguruan tinggi internasional,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
MK Hapus Ambang Batas Presiden, PBNU Ogah Pusing: Itu Urusan Parpol, Kami Hanya Pencoblos!
-
Wacana Libur Sekolah Sebulan Penuh Saat Ramadhan, Ketum PBNU: Pemerintah Harus Kaji Ulang!
-
Soal Kepastian Pemberlakuan UN, Mendikdasmen Janji Bakal Umumkan Setelah Lebaran
-
Mendikdasmen: UN Kembali Digelar, Tapi Bukan Penentu Kelulusan
-
Mendikdasmen Janji Bakal Terapkan UN Lagi di Tahun Ajaran Baru, Skemanya Seperti Apa?
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi