Suara.com - Pemerintah memberikan sinyal untuk kembali menggelar Nasional (UN) sebagai dasar pedoman kelulusan siswa.
Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan, penerapan UN tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan," kata Mu'ti kepada wartawan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Namun, dia belum dapat merinci skema yang akan diterapkan dalam pelaksanaan UN nanti.
Mu'ti juga tidak menyebutkan target waktu pelaksanaan dari UN, hanya menyampaikan baru akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru mendatang.
"InsyaAllah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya," kata Mu'ti.
Sebelumnya, UN dihapus pada masa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Pelaksanaan UN terakhir dilakukan pada 2020, kemudian sejak 2021 resmi ditiadakan.
Pemerintah pun mengganti UN dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK).
AKM terdiri dari ujian kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi) yang digelar pada jenjang tengah yakni kelas 4, 8, dan 11.
Baca Juga: Mendikdasmen Peringatkan Orang Tua Bahaya Gadget untuk Anak: Bikin Mager
Sementara itu, survei karakter ditujukan untuk mengukur dan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan dari siswa. Dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan opini siswa mengenai esensi dan konsep Bhineka Tunggal Ika.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua