Mendikdasmen: UN Kembali Digelar, Tapi Bukan Penentu Kelulusan

Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak akan menjadi penentu kelulusan murid. Kendati UN rencananya akan kembali diadakan, Mu'ti menyampaikan kalau penentu kelulusan adalah ujian sekolah.

Kebijakan itu diambil setelah Kementerian Dikdasmen lakukan evaluasi. Meski UN diadakan kembali, pemerintah juga akan mengadakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Menurut Mu'ti, hal itu sesuai dengan amanat undang-undang.

"Kelulusan itu tidak ditentukan dari ujian nasional, tapi ditentukan dari ujian sekolah. Karena, menurut undang-undang yang punya kewenangan untuk menentukan lulusan tidak lulus itu adalah satuan pendidikan," kata Mu'ti dalam acara Taklimat Media Akhir Tahun Kementerian Dikdasmen di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Namun, sistem kelulusan tahun ajaran 2024/2025 masih menggunakan asesmen nasional berbasis komputer dengan format sampling.

"Untuk tahun ajaran 2025/2026 bentuknya seperti apa, namanya apa, tunggu sampai kita umumkan. Tapi tetap akan ada evaluasi, karena evaluasi itu adalah amanah undang-undang. Tunggu sampai setelah Idul Fitri," tambahnya.

Sekretaris Umum Muhammadiyah itu menjelaskan bahwa sistem evaluasi belajar yang baru dipastikan telah mempertimbangkan berbagai pengalaman dalam penyelenggaraan ujian-ujian serupa di masa lalu.

Mu'ti menegaskan, nantinya penyelenggara ujian hanya bisa dilakukan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi.

"Jadi, satuan pendidikan yang tidak terakreditasi tidak bisa menjadi penyelenggara ujian nasional. Nah yang kedua, saya tadi sampaikan bahwa yang kami lakukan adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar itu bentuknya bisa bermacam-macam," jelasnya.

Walau demikian, Kementerian Dikdasmen belum menjelaskan teekait teknis sistem UN yang akan kembali 'dihidupkan' lagi. Mu'ti berjanji akan mengumumkannya pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 atau sekitar bulan April.

Baca Juga: Menteri Dikdasmen Sebut Sekira 35 Persen Siswa di Indonesia Terima PIP di Tahun 2024