Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama satu pekan. Di tengah pelaksanaan program tersebut, turut terjadi kasus viral seorang siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP hingga memunculkan pertanyaan tentang prioritas pengawasan terhadap hak pendidikan anak.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menilai kasus tersebut harus menjadi evaluasi bersama.
"Program MBG kan memang program prioritas dan merupakan janji kampanye dari Pak Presiden Prabowo. Ya harapan kami tentunya MBG ini akan bergizi gratis ini harus tetap jalan," kata Lalu kepada Suara.com, dihubungi Selasa (14/1/2025).
"Kemudian untuk kepentingan wajib sekolah, anak-anak ini juga akan mengalami pemberian beasiswa. Kemudian kami meminta agar betul-betul melakukan pengawasan terhadap semua murid-murid," katanya menambahkan.
Lalu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh undang-undang. Ia menyayangkan perlakuan pihak sekolah yang menghukum siswa karena keterlambatan pembayaran SPP.
"Kalaupun misalnya terjadi hanya tunggakan atau apa ya tentu harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elok. Karena setiap warga negara, setiap anak-anak kita yang wajib sekolah itu, mereka sudah dijamin dengan undang-undang untuk memperoleh pendidikan," ujarnya.
Menurut Lalu, kasus yang terjadi di SD swasta Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Barat itu perlu menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan kesejahteraan siswa.
Selain itu, adanya informasi bahwa kasus sengaja dibuat viral oleh pihak tertentu. Ia meminta semua pihak, baik wali murid maupun sekolah, untuk introspeksi.
"Kasus di Medan itu kan informasinya bahwa hal itu memang sengaja dibuat viral, sengaja diskenariokan. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik sebenarnya, terutama bagi wali murid. Kemudian ya tentu pihak sekolah juga harus mawas diri," pesannya.
Baca Juga: Temuan Mengejutkan DPD: Program MBG di Papua Perlu Perbaikan Mendesak!
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden