Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk memimpin pemerintahan yang efisien dan Presiden juga memperingatkan jajarannya di pemerintahan untuk segera menghapus praktik-praktik pemborosan.
Prabowo, saat berbicara di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pengurus Kadin Indonesia, menyatakan suatu organisasi dan institusi tidak akan selamat manakala boros.
“Indonesia sangat kaya, tetapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik, dan dengan akal sehat, dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara pengusaha seharusnya saudara lebih paham, perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja seenaknya tidak mungkin survive (selamat/bertahan),” kata Presiden saat berpidato dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Prabowo mencontohkan perusahaan yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, maka usahanya itu akan pailit.
“Oleh karena itu, saya bertekad memimpin pemerintahan yang efisien,” sambung Prabowo yang disambut dengan riuh tepuk tangan peserta dan tamu acara.
Presiden lanjut memperingatkan jajarannya di pemerintahan untuk segera menghentikan seluruh praktik-praktik yang tak efisien dan boros. Prabowo mengakui mereka yang terbiasa berbuat demikian, selalu punya cara untuk mengakal-akali pimpinan.
“Saya katakan berkali-kali. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, teknik akal-akalan itu semua saya paham. Jadi, sudah saya buktikan, dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin, Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, mampu bangkit dengan disiplin,“ ujar Presiden.
Presiden Prabowo berpidato selama kurang lebih 15 menit dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Dalam acara itu, Presiden juga mengucapkan selamat kepada Kadin Indonesia karena berhasil menyepakati pimpinan baru, yaitu Anindya Bakrie yang pada hari ini dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024–2029.
Sementara itu, Arsjad Rasjid, yang semula berselisih dengan Anindya, pada hari ini juga dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. (Sumber: Antara)
Baca Juga: PusHAM UII: Gelar Istimewa Prabowo Sejarah Buruk Bangsa Indonesia
Berita Terkait
-
Tak Lagi Pakai APBN, Prabowo Ingin Swasta Urus Proyek Strategis
-
PusHAM UII: Gelar Istimewa Prabowo Sejarah Buruk Bangsa Indonesia
-
Pandekha UGM Desak PTUN Evaluasi Syarat Legal Standing Terkait Gugatan Pangkat Kehormatan Prabowo
-
Cek Fakta: Atas Perintah Prabowo, Polisi Berhasil Temukan Mobil yang Disembunyikan Tom Lembong
-
LSJ dan Dema Justicia UGM Kecam Putusan PTUN soal Jenderal Kehormatan Prabowo: Cacat Hukum
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!