Laporkan Skandal Pagar Laut ke KPK, Said Didu Klaim Akan Bongkar Keterlibatan Jokowi

Suara.com - Mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu, bersama para aktivis antikorupsi lainnya melaporkan dugaan korupsi pada proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dia menilai bahwa laporan ini akan membongkar pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahannya.

“Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun,” kata Said di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Menurut Said, Jokowi kerap melakukan pelanggaran dengan legalisasi dalam bidan pertambangan, perhutanan, perkebunan, dan lain-lain, termasuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) di laut Tangerang.

“PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi,” ujar Said.

Untuk itu, dia meminta KPK untuk memeriksa jalan, sungai, pantai, dan irigasi yang diambilalih untuk pembangunan PIK 2. Hal itu dinilai untuk memastikan ada atau tidaknya ganti rugi untuk negara.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan.

Dari 50 sertifikat HGB/HM pagar laut yang secara resmi telah dibatalkan legalitasnya, antara lain, milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan sertifikat HGB dan HM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, khususnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji ini, dia menegaskan bahwa sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan materiel batal demi hukum.

Baca Juga: Temui Pimpinan KPK, Abrahan Samad dan Para Aktivis Laporkan Dugaan Korupsi PSN untuk Pembangunan PIK 2

“Tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari cek dokumen yuridis. Kalau cek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, tempat bisa ngecek-ngecek begitu," kata Nusron Wahid, Jumat (24/1/2025).

Menurut dia, peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam sertifikat HGB dan HM di pesisir pantai itu telah melanggar ketentuan yuridis. Maka dari itu, secara otomatis di status penerbitan sertifikat tersebut dapat dicabut dan dibatalkan legalitasnya.

Diketahui bahwa terdapat 263 bidang sertifikat HGB/HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 234 sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 sertifikat HGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang bersertifikat HM di kawasan tersebut.