Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyadari kebijakan yang sempat ia lakukan soal pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg atau gas melon salah.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Rakernas Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
"Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat adalah sub sub pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita stop," kata Bahlil.
Ia mengatakan, kekinian pihaknya mencoba melakukan perubahan secara bertahap.
"Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan," ujarnya.
"Nah, Bapak-Ibu semua, inilah yang sekarang kita lagi luruskan. Dari agen ke pangkalan itu pakai aplikasi, pakai sistem. Itu masih bisa kita tracking. Ini kan yang mendapat penugasan ini adalah Pertamina, Patraniaga," sambungnya.
Ia mengatakan, pengcer nantinya akan diubah menjadi subpangkalan. Namun hal itu tak berjalan mulus.
"Tetapi dari pangkalan ke pengecer yang sekarang kita ubah menjadi subpangkalan, ini nggak bisa kita ikuti. Ah, abuleke-nya (tukang tipu) itu terjadi di sini. Ini abuleke-nya ini terjadi di sini, Bapak-Ibu semua," katanya.
"Makanya saya menertibkan abuleke-abuleke ini. Semua harus tertib dengan memakai aplikasi. Tujuannya apa? Agar memastikan apa yang menjadi hak-hak rakyat di tingkat bawah itu kita lakukan," sambungnya.
Baca Juga: Geger LPG 3 Kg, Pemerintah Akui Sosialisasi Kurang, Kebijakan Berubah Total
Bahlil Disemprot Warga
Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia disemprot warga saat meninjau langsung antrean warga yang mencari gas LPG 3 kg di Kota Tangerang pada Selasa (4/2/2025). Warga tersebut kekinian dietahui bernama Effendi asal Kecamatan Cibodas yang memprotes perihal kebijakannya.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, Effendi tampak berdiri di tengah kerumunan dan berhadapan dengan Bahlil Lahadalia. Dengan suara gemetar seolah menahan tangis, ia melampiaskan emosinya karena banyak rakyat yang kesulitan mencari gas LPG 3 kg.
"Bukan soal antre gasnya, anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak! Logika jalan dong, Pak!" ucap warga tersebut.
Berita Terkait
-
AMPG Bela Bahlil Soal Gas Melon: Banyak Isu Dimunculkan dari Pihak Tak Senang
-
Ada Gas Melon di Rumah di Rumah Nagita Slavina, Penampakan Kompor 1 M Diungkit
-
Pemerintah Akui Kebijakan LPG 3 Kg Timbulkan Hasrat Masyarakat Berbuat Curang
-
Kontroversi! Candaan Komeng soal Gas 3 Kg Tuai Kecaman Netizen
-
Geger LPG 3 Kg, Pemerintah Akui Sosialisasi Kurang, Kebijakan Berubah Total
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional