Pemerintah Akui Kebijakan LPG 3 Kg Timbulkan Hasrat Masyarakat Berbuat Curang

Suara.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengakui memang ada potensi penimbunan dalam kebijakan LPG 3 kg yang baru. Namun dirinya memberi peringataan keras bahwa jangan bermain-main dengan kebijakan pemerintah.

Adapun, mulai 1 Februari 2025 pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg. Namun kebijakan ini berubah setelah menjadi polemik dan pengecer tetap menjual LPG 3 kg.

"Itu kebutuhan masyarakat, jangan ada yang spekulasi. Jangan ada yang mengambil kesempatan juga di situ," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Untuk memantau kecurangan ini, Yuliot akan menggandeng kepolisian. Sehingga, jika memang ada bukti kecurangan maka akan langsung diringkus.

"Untuk penimbunan, kita juga bekerja sama dengan kepolisian. Jadi kan indikasinya ada terjadi penimbunan di beberapa titik. Kita menghendaki itu jangan terjadi penimbunan," beber dia.

Yuliot menambahkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam pengawasan penyaluran LPG 3 kg. Dia meminta, dukungan dari semua pihak untuk menghindari kecurangan ini.

"Ini kita juga melakukan evaluasi bersama-sama dengan kementerian/lembaga, termasuk dengan aparat hukum," kata dia.

Yuliot pun mengakui sosialisasi soal kebijakan baru penyaluran LPG 3 kg. Hal ini yang membuat kebijakan baru ini banyaknya simpang siur dan membuat geger satu negara.

"Ini sosialisasi kan sudah dilakukan. Tapi mungkin itu belum menyentuh secara keseluruhan. Tapi ke pangkalan itu sudah diinformasikan," imbuh dia.

Baca Juga: Geger LPG 3 Kg, Pemerintah Akui Sosialisasi Kurang, Kebijakan Berubah Total

Menurut dia, kebijakan LPG 3 kg ini sebnanya telah dirumuskan sejak tahun lalu. Bahkan, kebjakan ini mempertimbangkan tata ketersediaan dan suplai LPG 3 kg.

"Dari Maret tahun 2024. Itu juga sudah dilakukan penggodokan. Ini dilihat bagaimana implementasi untuk ketersediaan, dan juga untuk suplai, dan juga ada batasan subsidi kan," pungkas dia.