Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengingatkan ke pemerintah agar melakukan pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) imbas adanya efisiensi anggaran.
"Ya, kalau kemarin diskusi kami dengan Pak Mendagri kan, dengan dirumahkannya ASN itu juga harus hati-hati. Jadi itu setelah Pak Mendadri kemarin, jangan sampai work from home jadi rest to home gitu," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Untuk itu, ia menegaskan, agar pemerintah juga tak berdiam diri. Menurutnya, pengawasan ketat tetap penting dilakukan.
"Nah oleh karena itu mungkin juga nanti harus ada pengawasan yang ketat. Pertama harus betul-betul ketemu alasannya kenapa memang mereka harus dirumahkan. Dan kemudian yang kedua, dan kalaupun memang dirumahkan saya kira itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh," ujarnya.
"Harus dikasih target kerja, misalnya kalau satu isu apa yang harus diselesaikan, kemudian apa output dari pekerjaan itu, itu menjadi salah satu ukuran yang harus nanti diawasi oleh masing- masing kementerian apabila ada ASN yang kerja dari rumah," sambungnya.
Doli lantas tak mau jika adanya efisiensi anggaran justru berdampak ke penguruangan pegawai di Kementerian atau Lembaga.
"Oh iya, nah ini kalau pengurangan pegawai ini menurut saya harus hati- hati. Karena itu akan juga nanti berdampak masalah sosial ya," katanya.
"Kita kan juga harus berpikir bahwa ASN-ASN kita ini juga punya keluarga, punya anak yang harus disekolahkan dan segala macam itu. Nah untuk mengurangi pekerjaan apalagi jumlahnya cukup banyak, saya kira harus dipertimbangkan dan harus dikaji secara mendalam ya. Efeknya nanti seperti apa," imbuhnya.
Baca Juga: Atas Nama Efisiensi Anggaran: Gaji Pegawai KY Cuma Cukup Sampai Oktober, BBM Beli Sendiri
Berita Terkait
-
Nasib Subsidi JKN di Balik Efisiensi Kemenkes dan Wacana Kenaikan Tarif BPJS: Siapa Paling Terdampak?
-
Atas Nama Efisiensi Anggaran: Gaji Pegawai KY Cuma Cukup Sampai Oktober, BBM Beli Sendiri
-
Selain Pembatasan Perjalanan Dinas, BKN Terapkan 3 Hari WFO dan 2 Hari WFA Buntut Efisiensi Anggaran
-
Ada Efisiensi Anggaran, Telkom Akui Sudah Lakukan Sejak Tahun Lalu
-
Ekonom INDEF: Efisiensi Anggaran Prabowo Produktif Secara Ekonomi, Tapi Bikin Kementerian Lembaga Menderita
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau
-
Jaksa Ungkap Total Uang yang Diterima Noel Ebenezer Mencapai Hampir Rp 4,5 Miliar
-
Kapolda Metro Jaya Kini Bintang Tiga, Sahroni: Tanggung Jawabnya Harus Setara Pangdam
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
Cerita Pemkot Jakarta Timur Redakan Tawuran Lewat Dialog dan Olahraga
-
Gercep Bangun Mobil Transparan Request Prabowo, Pindad: Tunggu Tanggal Mainya