Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengingatkan ke pemerintah agar melakukan pengawasan ketat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) imbas adanya efisiensi anggaran.
"Ya, kalau kemarin diskusi kami dengan Pak Mendagri kan, dengan dirumahkannya ASN itu juga harus hati-hati. Jadi itu setelah Pak Mendadri kemarin, jangan sampai work from home jadi rest to home gitu," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Untuk itu, ia menegaskan, agar pemerintah juga tak berdiam diri. Menurutnya, pengawasan ketat tetap penting dilakukan.
"Nah oleh karena itu mungkin juga nanti harus ada pengawasan yang ketat. Pertama harus betul-betul ketemu alasannya kenapa memang mereka harus dirumahkan. Dan kemudian yang kedua, dan kalaupun memang dirumahkan saya kira itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh," ujarnya.
"Harus dikasih target kerja, misalnya kalau satu isu apa yang harus diselesaikan, kemudian apa output dari pekerjaan itu, itu menjadi salah satu ukuran yang harus nanti diawasi oleh masing- masing kementerian apabila ada ASN yang kerja dari rumah," sambungnya.
Doli lantas tak mau jika adanya efisiensi anggaran justru berdampak ke penguruangan pegawai di Kementerian atau Lembaga.
"Oh iya, nah ini kalau pengurangan pegawai ini menurut saya harus hati- hati. Karena itu akan juga nanti berdampak masalah sosial ya," katanya.
"Kita kan juga harus berpikir bahwa ASN-ASN kita ini juga punya keluarga, punya anak yang harus disekolahkan dan segala macam itu. Nah untuk mengurangi pekerjaan apalagi jumlahnya cukup banyak, saya kira harus dipertimbangkan dan harus dikaji secara mendalam ya. Efeknya nanti seperti apa," imbuhnya.
Baca Juga: Atas Nama Efisiensi Anggaran: Gaji Pegawai KY Cuma Cukup Sampai Oktober, BBM Beli Sendiri
Berita Terkait
-
Nasib Subsidi JKN di Balik Efisiensi Kemenkes dan Wacana Kenaikan Tarif BPJS: Siapa Paling Terdampak?
-
Atas Nama Efisiensi Anggaran: Gaji Pegawai KY Cuma Cukup Sampai Oktober, BBM Beli Sendiri
-
Selain Pembatasan Perjalanan Dinas, BKN Terapkan 3 Hari WFO dan 2 Hari WFA Buntut Efisiensi Anggaran
-
Ada Efisiensi Anggaran, Telkom Akui Sudah Lakukan Sejak Tahun Lalu
-
Ekonom INDEF: Efisiensi Anggaran Prabowo Produktif Secara Ekonomi, Tapi Bikin Kementerian Lembaga Menderita
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN