Suara.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Fadhil Hasan angkat bicara terkait kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan ini tidak mengurangi total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.621 triliun, namun hanya terdapat pengalihan penggunaan saja.
"Efisiensi ini bukan mengurangi anggaran dalam APBN 2025. Total APBN 2025 tetap Rp 3.621 triliun, namun ada peralihan dari program Kementerian dan lembaga semisal pembelian ATK, perjalanan dinas, kajian, seminar itu digeser untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pendidikan," ujar Fadhil dalam diskusi publik 'Merekam Gagasan Faisal Basri' via Zoom Meeting, Jumat (7/2/2025).
Fadhil menilai, langkah kebijakan ini akan berpotensi lebih produktif dari segi ekonomi makro. Namun, akan terdapat juga tantangan bagi kementrian dan lembaga.
"Kebijakan Prabowo ini mungkin justru lebih produktif secara ekonomi makro, tapi kalau secara kementerian atau lembaga mungkin menjadi penderitaan. Misalnya, pembatasan AC dan listrik kantor," ujar dia.
Lebih lanjut, Fadhil juga menjelaskan, akan ada kemungkinan meningkatnya anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari yang semula dialokasikan sekitar Rp 70 triliun, kemungkinan akan meningkat sekitar Rp 100 triliun.
Selain itu, Fadhil menilai kebijakan ini akan dapat memberi dampak positif yang signifikan kepada masyarakat.
"Secara makro ekonomi mungkin tidak akan terlalu berdampak negatif, tapi kalau efek berganda MBG mungkin akan lebih tinggi di atas penderitaan para ASN," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua)
Baca Juga: Ekonom INDEF: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Bisa Bermanfaat Jika Diikuti Kreatifitas Tinggi
Berita Terkait
-
Ekonom INDEF: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Bisa Bermanfaat Jika Diikuti Kreatifitas Tinggi
-
Gaji ke-13 dan THR PNS Aman, Istana Pastikan Bansos hingga Gaji Pegawai Tak Kena Efisiensi Anggaran
-
Anggaran Diblokir Hingga Terancam Mangkrak, IKN Bisa Jadi Kota 'Mati'
-
Anggaran Hemat, Progres Proyek IKN Seret
-
Sunat Anggaran Hingga Rp 81 Triliun, Ini Daftar Kegiatan KemenPU yang Dipangkas
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
2 Profesi Ini Paling Banyak Jadi Korban Penipuan di Industri Keuangan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
Terkini
-
10 Jalan Tol Paling Rawan Kecelakaan, Belajar dari Tragedi Maut di Tol Krapyak
-
Arief Rosyid Dukung Penuh Bahlil: Era Senior Atur Golkar Sudah Berakhir
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
BNI Salurkan Bantuan Pendidikan dan Trauma Healing bagi Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK