Suara.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Fadhil Hasan angkat bicara terkait kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan ini tidak mengurangi total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.621 triliun, namun hanya terdapat pengalihan penggunaan saja.
"Efisiensi ini bukan mengurangi anggaran dalam APBN 2025. Total APBN 2025 tetap Rp 3.621 triliun, namun ada peralihan dari program Kementerian dan lembaga semisal pembelian ATK, perjalanan dinas, kajian, seminar itu digeser untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pendidikan," ujar Fadhil dalam diskusi publik 'Merekam Gagasan Faisal Basri' via Zoom Meeting, Jumat (7/2/2025).
Fadhil menilai, langkah kebijakan ini akan berpotensi lebih produktif dari segi ekonomi makro. Namun, akan terdapat juga tantangan bagi kementrian dan lembaga.
"Kebijakan Prabowo ini mungkin justru lebih produktif secara ekonomi makro, tapi kalau secara kementerian atau lembaga mungkin menjadi penderitaan. Misalnya, pembatasan AC dan listrik kantor," ujar dia.
Lebih lanjut, Fadhil juga menjelaskan, akan ada kemungkinan meningkatnya anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari yang semula dialokasikan sekitar Rp 70 triliun, kemungkinan akan meningkat sekitar Rp 100 triliun.
Selain itu, Fadhil menilai kebijakan ini akan dapat memberi dampak positif yang signifikan kepada masyarakat.
"Secara makro ekonomi mungkin tidak akan terlalu berdampak negatif, tapi kalau efek berganda MBG mungkin akan lebih tinggi di atas penderitaan para ASN," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua)
Baca Juga: Ekonom INDEF: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Bisa Bermanfaat Jika Diikuti Kreatifitas Tinggi
Berita Terkait
-
Ekonom INDEF: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Bisa Bermanfaat Jika Diikuti Kreatifitas Tinggi
-
Gaji ke-13 dan THR PNS Aman, Istana Pastikan Bansos hingga Gaji Pegawai Tak Kena Efisiensi Anggaran
-
Anggaran Diblokir Hingga Terancam Mangkrak, IKN Bisa Jadi Kota 'Mati'
-
Anggaran Hemat, Progres Proyek IKN Seret
-
Sunat Anggaran Hingga Rp 81 Triliun, Ini Daftar Kegiatan KemenPU yang Dipangkas
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas