Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, menyarankan agar Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap siapa sosok yang dimaksud sebagai raja kecil yang mau melawan kebijakan dirinya soal efisiensi anggaran.
"Presiden aja harusnya tidak apa namanya, langsung sebut aja kalau menurut saya raja kecil itu gak usah pun nama orang tapi kira-kira tindakannya apa," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia mempertanyakan mengapa Prabowo sampai mengungkapkan mengenai hal itu kepada publik.
"Implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu? Kan harusnya problem begitu diselesaikan bukan disampaikan ke publik kalau saya sih," katanya.
Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo pasti mengundang pertanyaan banyak pihak.
"Ya udah pastilah," pungkasnya.
Curhat soal Perlawanan 'Raja Kecil'
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada perlawanan terhadap dirinya gegara menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Perlawnan itu datang dari birokrat yang merasa menjadi raja kecil.
Menurut Prabowo, ada pihak di birokrasi yang sudah merasa kebal hukum sehingga kemudian melawan kepala negara.
Baca Juga: Usai Heboh Labrak Anak SD Ngeluh Menu MBG, Deddy Corbuzier Dilantik jadi Stafsus Kemenhan
"Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," kata Prabowo dalam pidatonya di pembukaan Kongres Muslimat NU, Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Padahal, ditekankan Prabowo, kebijakan penghematan anggaran itu ia lakukan agar uang bisa diberikan untuk memberi makan anak-anak. Diketahui, program prioritas pemerintahan Prabowo memang memberikan makan bergizi gratis (MBG).
"Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," kata Prabowo.
Selain untuk memberikan makan anak-anak sekolah, efisiensi anggaran dilakukan Prabowo untuk menghemat uang negara yang keluar untuk keperluar-keperluan mubazir.
"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Usai Heboh Labrak Anak SD Ngeluh Menu MBG, Deddy Corbuzier Dilantik jadi Stafsus Kemenhan
-
Prabowo Curhat Ada Pihak Mau Pisahkannya dengan Jokowi, PSI: Tertawakan Saja karena Itu Sia-sia!
-
Curhatan Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dengan Jokowi, Lucu juga untuk Bahan Ketawa
-
Tanggapi Viral Seruan Adili Jokowi, Rocky Gerung: Buat Saya Itu Masuk Akal!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan