Suara.com - Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut seharusnya tidak ada pelarangan terhadap kebebasan berekpresi di kalangan masyarakat. Hal itu disampaikan Rocky Gerung ketika menganggapi soal maraknya seruan 'Adili Jokowi' yang belakangan viral di media sosial.
Dalam siniar yang tayang di akun Youtube DSTV_Official, beberapa waktu lalu, Rocky pun menyebut jika hingga kini tidak ada siapa pun yang mengetahui siapa yang menggerakan soal poster agar mantan Presiden Jokowi segera diadili.
"Isu yang viral hari ini saya baca di social media adalah beredarnya dan makin meluasnya poster grafiti yang menuntut 'Presiden Jokowi Diadilii,' dan kita enggak pernah tahu siapa yang pasang itu," ujar Rocky dikutip Suara.com, Senin (10/2/2025).
Menanggapi poster 'Adili Jokowi' yang sempat menggemparkan jagat maya, Rocky pun meminta agar tidak ada pelarangan terhadap masyarakat yang menyampaikan soal kebebasan berekspresi.
Diketahui, tak hanya bergulir di media sosial, aksi vandalisme dengan seruan 'Adili Jokowi' belakangan juga marak terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Yogyakarta.
"Nah kalau kita enggak pernah tahu, artinya ada orang yang tahu bahwa hal itu tidak perlu dilarang, karena itu adalah
ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Presiden Jokowi," ujar Rocky.
Rocky pun menanggapi jika viralnya seruan 'Adili Jokowi' menandakan adanya desakan dari masyarakat yang menganggap Jokowi telah melakukan pelanggaran hukum selama dua periode menjabat presiden.
"Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari defect (cacat) dari dari korosi itu yang juga sedang diberantas oleh Ibu Mega, diberantas oleh PDIP. Jadi buat saya viralnya itu masuk akal," ujar Rocky.
Terkait seruan 'Adili Jokowi', Rocky pun menganggap sinyal keras dari masyarakat agar pemerintahan saat ini agar menindaklajuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi saat berkuasa.
"Alasan utama dari mereka yang menginginkan republik ini dibersihkan dari dari defect (cacat) dari korosi dari kekaburan hukum, itu betul-betul datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri ini," beber Rocky.
Berita Terkait
-
Susi Pudjiastuti Tertawa Ngakak usai Raffi Ahmad Bantah Timbun Gas Melon, Netizen: Tolong Tenggelamkan, Bu!
-
Sindir Kabinet Prabowo 'Buta Huruf', Rocky Gerung Kecam Sikap Bahlil Olok-olok Kisruh Gas: Kenapa Dibecandain Gitu?
-
Jejak Digital Dikuliti, Jokowi Dicap Penipu Ulung usai Koar-koar IKN Diserbu Investor Asing: Dosa Mulyono Banyak!
-
Mangkrak, Artis yang Diajak Jokowi ke IKN Disorot Lagi: Dicap BuzzeRp hingga Ditantang Syuting Film Horor Joko Anwar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara