Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan mengapa pemerintah tetap melakukan kegiatan retreat kepada 505 kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Bima mengatakan kegiatan retreat tetap dilakukan lantaran pembekalan kepala daerah merupakan kegiatan rutin sejak dulu. Diketahui para kepala daerah terpilih akan mengikuti retreat di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Bima mengatakan ada rangkaian program pembekalan bagi kepala daerah terpilih. Menurutnya retreat menjadi penting sebagai pembekalan bagi mereka.

"Pembekalan ini sangat penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan. Juga penting untuk sinkronisasi kebijakan pusat daerah," ujar Bima kepada Suara.com, Selasa (11/2/2025).

Bima menjelaskan pihaknya sudah memangkas lama waktu pelaksanan retrear. Padahal, kata dia, pembekalan dari Kemendagri yang diselenggarakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) biasanya dilakukan selama dua minggu. Belum lagi pembekalan dari Lemhanas yang bisa satu sampai dua bulan.

"Nah sekarang ini semua dipangkas menjadi 7 hari. Tadinya bahkan acara Magelang ini direncanakan 14 hari. Sekarang kita pangkas jadi 7 hari," kata Bima.

Pemangkasan waktu retreat itu dilakukan dalam rangka efisiensi. Nantinya biaya penyelenggaraan akan disesuaikan.

"Dipadatkan dan dibuat lebih efisien. Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi," kata Bima

Terkait anggaran pelaksanaan retreat, Bima memastikan semua biaya di Magelang ditanggung BPSDM Kemendagri.

Baca Juga: Lampu Kantor Mati Gegara Anggaran Dipotong, Dalih Erick Thohir: Efisiensi Penyerapan Karbon

"Semua biaya Magelang dari anggaran BPSDM kemendagri," kata Bima.

Sementara itu untuk perjalanan kepala daerah terpilih, ditanggung nelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

"Kalau biaya perjalanan kepala daerah itu dari APBD masing masing. Masuk dalam biaya perjadin yang memang sudah dialokasikan," kata Bima.

DPR Dukung

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai retreat para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 masih diperlukan meski negara sedang melakukan efisiensi anggaran.

Menurutnya, adanya retreat tersebut tidak akan memakan biaya yang besar.