Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkena efisiensi anggaran sebesar 41 persen. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan kalau pagu anggarannya untuk 2025 kini tersisa Rp1,4 triliun, dari semula Rp2,56 triliun.
Taruna merinci kalau sebagian besar anggaran itu digunakan untuk gaji pegawai sebanyak Rp880 miliar. Serta biaya operasional yang sudah berjalan kurang lebih senilai Rp200 miliar. Sehingga, anggaran untuk menjalankan program dan layanan BPOM tersisa sekitar Rp300 miliar.
"Rp300 miliar ini kami optimis tetap bisa menjalankan secara maksimal tugas-tugas pokok kami dari Sabang sampai Merauke dengan tetap memperhatikan efisiensi tadi. Jadi kami efisiensi hal-hal yang tidak butuh," kata Taruna ditemui wartawan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Taruna menegaskan kalau BPOM akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam lakukan pengawasan terhadap produk makanan, obat, serta kosmetik meski dengan anggaran terbatas.
Di samping itu, BPOM juga ikut terlibat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, Taruna memastikan kalau kegiatan BPOM dalam pengawasan MBG akan didanai oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami sudah melakukan MOU antara Badan POM dengan Badan Gizi Nasional. Kita sudah ada beberapa item, termasuk nanti item anggaran kita sudah sepakati. Jadi pembiayaannya nanti untuk pekerjaan itu adalah lewat program dari dana Badan Gizi," jelasnya.
Adapun tugas BPOM dalam pengawasan MBG dilakukan mulai dari rumah produksi makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sana BPOM bertugas lakukan evaluasi produk-produk yang dimasak untuk menjadi lauk MBG.
Taruna menambahkan, BPOM juga memberikan pelatihan kepada sukarelawan yang akan menjalankan tugas di SPPG. Hingga pada fase distribusibserta mitigasi kejadian luar biasa, keracunan makanan seperti yang pernah terjadi.
"Jadi sampai distribusinya ke anak-anak, Badan Pengawas Obat juga terlibat. Kesimpulannya ada kurang lebih 13 item, 13 program yang akan kita jalankan secara nasional," ujarnya.
Baca Juga: Pasang Badan! Menkeu Sri Mulyani Jamin Beasiswa KIP Tak Dipotong Meski Ada Efisiensi Anggaran
Tag
Berita Terkait
-
Pasang Badan! Menkeu Sri Mulyani Jamin Beasiswa KIP Tak Dipotong Meski Ada Efisiensi Anggaran
-
Diapit Dasco dkk, Sri Mulyani di DPR: Tak Ada PHK Tenaga Kerja Honorer Imbas Efisiensi Anggaran
-
Dikaitkan Sosok Sfafsus Kemenhan Singapura, Prof Sulfikar Sindir Deddy Corbuzier: Stafsus Bidang Bully Anak Kecil
-
Saat Prabowo Koar-koar Efisiensi, Viral Acara Glamping Kepala Daerah di Magelang: Dana Rp11 M Disetor ke PT Lembah Tidar
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Kasus TBC di Jaktim Melonjak, Transjakarta Buka Layanan Skrining Gratis
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka