Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya tidak akan memaksakan memberikan makan bergizi gratis (MBG) terhadap pihak yang menolak program tersebut.
Hal itu ia sampaikan menanggapi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Jayapura, Papua, Senin (17/2/2025).
"BGN kan fokus menyiapkan dan melaksanakan program MBG. Jika yang berhak mendapatkan menolak, BGN tidak akan memaksakan," kata Dadan kepada Suara.com, Selasa (18/2/2025).
Dadan menegaskan BGN bertugas memenuhi hak penerima MBG sekaligus menghormati hak penerima yang tidak ingin menerima MBG.
"Kami penuhi hak penerima manfaat dan kami hormati hak yang yang bersangkutan untuk menerima atau tidak ingin menerima," kata Dadan.
Sebelumnya, Istana buka suara mengenai sejumlah massa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikabarkan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Jayapura, Papua, Senin (17/2).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah mempersilakam adanya unjuk rasa penyampaian pendapat. Kendati begitu, ia menegaskan agar demo tidak diwarnai dengan aksi kekerasan.
"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Sementara itu terkait penolakan terhadap MBG, Hasan menegaskan hal itu merupakan hak masyarakat bila tidak ingin menerima. Tetapi ia meminta agar masyarakat tidak menghalangi mereka yang ingin mendapatkan program MBG.
Baca Juga: Mahasiswa Demo 'Indonesia Gelap' Kritisi MBG, Mensesneg: Tolong Pelajari Lagi Lah Sejarah
"Kalau ada yang nolak makan bergizi gratis karena itu hak mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan.
Hasan menyarankan pihak yang tidak mau menerima MBG untuk menyampaikan secara langsung. Menurutnya demo meminta program MBG dibatalkan justru dapat menghalangi masyarakat yang ingin mendapatkan program MBG.
"Kalau ada orang yang bilang mereka ga perlu mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami ga usah dikasih', nggak apa-apa," kata Hasan.
"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu halangi hak-hal saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," sambung Hasan.
Diberitakan sebelummya, massa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wamena, Jayapura, Papua, dikabarkan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, Senin (17/2/2025). Massa disebut menolak program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
Berita Terkait
-
Mahasiswa Demo 'Indonesia Gelap' Kritisi MBG, Mensesneg: Tolong Pelajari Lagi Lah Sejarah
-
Siswa SMA di Papua Ikut Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, Netizen Sentil Deddy Corbuzier: Beraninya Sama Anak SD
-
#IndonesiaGelap, Mengintip 5 Tuntutan BEM UI untuk Prabowo-Gibran: Ada MBG
-
Siswa di Papua Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, DPR: Akibat Sosialisasi Masih Kurang, BGN Harus...
-
Bubarkan Massa Aksi Pelajar Penolak MBG di Papua dengan Kekerasan, Polisi Dikritik Berlebihan
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan
-
Panas! Pengacara Nadiem Protes Muka Mengejek Jaksa: Kalau Bikin Kacau Sidang, Kita Hobinya
-
Bripda Rio dan Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Status WNI Otomatis Hilang
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
Nadiem Makarim Bantah Pernah Balas Surat dari Google Soal Chromebook
-
Istana Jawab Ancaman Mogok: Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc di Meja Presiden Prabowo
-
Menkes Sentil Kebiasaan Orang RI Ngerasa Sehat Padahal Gula Tinggi: Itu Mother of All Diseases
-
Menkes Budi: 28 Juta Orang Indonesia Berpotensi Alami Masalah Jiwa, Layanan Kini Dibawa ke Puskesmas