Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi mengatakan, jika pemerintah akan menangani secara khusus terhadap dinamika yang terjadi di Papua. Terlebih terkait dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi soal adanya aksi unjuk rasa siswa di beberapa wilayah Papua menolak program MBG dan menuntut pendidikan yang layak.
"Sedang kita tangani, makanya khusus. Terima kasih juga, jadi khusus untuk Papua memang sedang kami tangani khusus," kata Prasetyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Ia mengatakan, pemerintah akan menangani dengan hati terhadap persoalan di Papua.
"Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati. Dengan hati harus dengan rasa sayang. Karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak," katanya.
"Tapi ada kekhusuan yang memang kita harus berikan perhatian penuh," imbuhnya.
Ia pun meminta semua pihak sabar menunggu. Kekinian, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto akan merumuskan soal pemenuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak atau masyarakat Papua.
"Contoh tadi sudah disampaikan. Bahwa masalah pendidikan tidak menjadi concern. Sehingga tidak sekedar kita memberikan makan bergizi. Nah dari situlah mohon ditunggu. Pemerintah sedang merumuskan bersama-sama Bapak Presiden," katanya.
"Nanti akan bersama-sama dengan Kepala Daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki. Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," imbuhnya.
Baca Juga: Mahasiswa Demo Indonesia Gelap di Era Prabowo, Gerindra Sebut Reaksi Berlebihan dan Kontraproduktif!
Demo Pelajar Papua Tolak MBG
Massa dari kalangan pelajar SMA di Wamena, Jayapura, Papua pada Senin (16/2/2025) menggelar demonstrasi untuk menolak program MBG yang sedang digencarkan Presiden Prabowo. Demonstrasi itu pun diwarnai bentrokan antara pendemo dengan aparat.
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI dikutip Suara.com, Senin.
YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.
"Sayangnya, aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin," katanya.
Berita Terkait
-
Mahasiswa Demo Indonesia Gelap di Era Prabowo, Gerindra Sebut Reaksi Berlebihan dan Kontraproduktif!
-
Usai Diledek Mirip Bocah, Fedi Nuril Kini Kuliti Jejak Prabowo saat Kabur ke Yordania: Gue Punya Bukti...
-
Bela Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi Sindir Demo Mahasiswa: Gak Ada Indonesia Gelap!
-
Blak-blakan! Respons Mahfud MD soal Tagar Kabur Aja Dulu: Jujur, Saya Masih Hidup Aman dan Nyaman
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas
-
Daftar Pengalihan Rute Transjakarta Selama Demo Buruh di Depan Istana
-
Geger Penyidik Geledah Kementerian Kehutanan, Kejagung Membantah: Cuma Pencocokan Data
-
Belum Juga Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Apa Alasan KPK?