Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menganggap aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' terlalu berlebihan dan kontrakproduktif dengan apa yang dikerjakan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, adanya reaksi tersebut tidak hanya terjadi pada mahasiswa atau masyarakat, tapi kekagetan juga terjadi dalam birokrasi.
"Karena itu, reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," katanya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan, adanya kekagetan tersebut kadang kala menimbulkan perilaku yang kontraproduktif.
"Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahami, tetapi sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan. Tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo yang juga kalian semuanya sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semuanya," pungkasnya.
Demo 'Indonesia Gelap'
Kemarin, sejumlah elemen mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di kawasan Patung Kuda untuk menolak sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo karena dianggap menyengsarakan rakyat.
Para pendemo berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Koalisi Masyarakat Sipil.
Baca Juga: Dalih Bukan buat Pribadi Prabowo, Istana Janji Lapor ke KPK soal Hadiah Mobil Listrik dari Erdogan
Salah satu orator memberikan instruksi untuk melepas almamater guna menunjukkan bahwa aksi kali ini merupakan aksi dari rakyat.
"Angkat almet kalian masing-masing, kita tunjukkan aksi kali ini merupakan aksi rakyat yang melawan, lawan rezim oligarki," ucap orator di atas mobil.
Aksi yang diberi tajuk 'Indonesia Gelap' ini merangkum seluruh kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Maka dari itu, para mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi ulang beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Berita Terkait
-
Dalih Bukan buat Pribadi Prabowo, Istana Janji Lapor ke KPK soal Hadiah Mobil Listrik dari Erdogan
-
Usai Diledek Mirip Bocah, Fedi Nuril Kini Kuliti Jejak Prabowo saat Kabur ke Yordania: Gue Punya Bukti...
-
Bela Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi Sindir Demo Mahasiswa: Gak Ada Indonesia Gelap!
-
Blak-blakan! Respons Mahfud MD soal Tagar Kabur Aja Dulu: Jujur, Saya Masih Hidup Aman dan Nyaman
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Nasaruddin Umar Terima Sapi Kurban dari Presiden dan Wapres
-
Kemenpar Bakal Tertibkan Penginapan Ilegal di OTA, 1.600 Akomodasi Terancam Dihapus
-
Jemaah Mulai Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Iduladha 1447 H, Pengamanan Diperketat
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden