Suara.com - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun merespons peristiwa bentrokan yang terjadi antara sejumlah pelajar SMA dengan aparat kepolisian dalam aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa (17/2/2025).
Ia mengkritik penanganan aksi yang seharusnya dilakukan aparat kepolisan dengan cara yang lebih persuasif.
“Jadi sebenarnya aparat tidak perlu menangani itu secara represif, cukup pendekatan yang baik,” kata Komarudin di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, apabila pelajar di Papua lebih menginginkan pendidikan dibandingkan program makan bergizi gratis, maka hal itu merupakan hal yang wajar.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa Masyarakat Papua saat ini mungkin lebih membutuhkan ruang kelas yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan makan bergizi.
Kemungkinan besar, menurut Komarudin, masyarakat Papua masih bisa untuk sekedar makan dan minum secara layak tanpa adanya program MBG dari pemerintah.
“Mereka butuh tempat belajar yang positif. Makan minum mereka, orang tua bisa kasih makan,” katanya.
"Berarti kan tidak kekurangan gizi juga kan? Yang mereka butuh, mereka menuntut sekarang ruang kelas yang bagus," katanya.
Komarudin mengatakan, tidak mungkin tingkat pendidikan Papua bakal sejajar dengan wilayah lainnya jika anak sekolah di sana harus belajar dengan keterbatasan.
Baca Juga: Pelajar Papua Demo Tolak MBG, Mensesneg Ungkap Strategi Baru Prabowo: Jangan Dipelintir!
“Karena memang dikasih perut kenyang baru belajar di bawah pohon kan susah juga,” katanya.
Sebelumnya, Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI dikutip Suara.com, Senin (17/2/2025).
YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.
"Sayangnya, aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin," katanya.
Dalam video yang dilihat Suara.com, aparat tampak menenteng gas air mata dan dilengkapi tameng. Aparat itu nampak menembakkan gas air mata ke arah massa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
7 Lukisan Laku Terjual, Mbah Kibar Lunas dari Jerat Utang Rp 500 Juta
-
Menerobos 'Lorong Hitam' Lantai 26: Kisah Joy Lolos dari Kebakaran Apartemen Mediterania
-
Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?
-
Sidang Korupsi Sertifikasi K3 Kemnaker Ditunda, Terdakwa Minta Waktu Pelajari BAP
-
Kesaksian Mencekam Penghuni Apartemen Mediterania: Terjebak Asap Hitam, Alarm Tak Bunyi
-
Soroti Kasus Little Aresha, Pakar UGM: PerempuanPekerja Berhak atas Fasilitas Daycare Terjangkau
-
Sering Terjadi Penembakan, Australia Godok Aturan Jaga Ketat Perayaan Orang Yahudi
-
Keterlibatan Perempuan di Energi Terbarukan Masih di Bawah 15 Persen, Apa Sebabnya?
-
Gus Ipul Pastikan Bantuan untuk Keluarga Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Buntut Kasus Kekerasan Daycare Little Aresha, DPR Desak UGM Nonaktifkan Dosen Cahyaningrum Dewojati!