Suara.com - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun merespons peristiwa bentrokan yang terjadi antara sejumlah pelajar SMA dengan aparat kepolisian dalam aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa (17/2/2025).
Ia mengkritik penanganan aksi yang seharusnya dilakukan aparat kepolisan dengan cara yang lebih persuasif.
“Jadi sebenarnya aparat tidak perlu menangani itu secara represif, cukup pendekatan yang baik,” kata Komarudin di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, apabila pelajar di Papua lebih menginginkan pendidikan dibandingkan program makan bergizi gratis, maka hal itu merupakan hal yang wajar.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa Masyarakat Papua saat ini mungkin lebih membutuhkan ruang kelas yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan makan bergizi.
Kemungkinan besar, menurut Komarudin, masyarakat Papua masih bisa untuk sekedar makan dan minum secara layak tanpa adanya program MBG dari pemerintah.
“Mereka butuh tempat belajar yang positif. Makan minum mereka, orang tua bisa kasih makan,” katanya.
"Berarti kan tidak kekurangan gizi juga kan? Yang mereka butuh, mereka menuntut sekarang ruang kelas yang bagus," katanya.
Komarudin mengatakan, tidak mungkin tingkat pendidikan Papua bakal sejajar dengan wilayah lainnya jika anak sekolah di sana harus belajar dengan keterbatasan.
Baca Juga: Pelajar Papua Demo Tolak MBG, Mensesneg Ungkap Strategi Baru Prabowo: Jangan Dipelintir!
“Karena memang dikasih perut kenyang baru belajar di bawah pohon kan susah juga,” katanya.
Sebelumnya, Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI dikutip Suara.com, Senin (17/2/2025).
YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.
"Sayangnya, aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin," katanya.
Dalam video yang dilihat Suara.com, aparat tampak menenteng gas air mata dan dilengkapi tameng. Aparat itu nampak menembakkan gas air mata ke arah massa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
-
Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
Terkini
-
Di Sidang Tipikor, Immanuel Ebenezer Bacakan Surat dari Anak: Ini yang Menguatkan Saya!
-
Saksi Sebut Digitalisasi Pendidikan Era Nadiem Makarim seperti Segelas Kopi Hitam yang Sudah Diramu
-
Geger! Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Disita
-
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo
-
Eks Wamenaker Noel Batal Minta Amnesti ke Prabowo: Nggak Mau Cengeng, Ngeri Jubir KPK Sinis
-
Dari Gajah Aceh hingga Davos, Misi Ganda Prabowo Lobi Raja Charles dan Petinggi Dunia
-
Terkuak di Sidang! Anak Immanuel Ebenezer Disebut JPU Terima Tas Batik Berisi Rp3 Miliar
-
Mensesneg Respons Usulan E-Voting Pilkada, Pemerintah Buka Kajian Digitalisasi Pemilu
-
WRI Indonesia dan UK PACT Buka FIRST Bootcamp, Cetak Pemimpin Muda untuk Transportasi Sustainable
-
Pilkada Dipilih DPRD Belum Prioritas, Mensesneg: Bukan Langkah Mundur, Cuma Wacana Parpol