Suara.com - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun merespons peristiwa bentrokan yang terjadi antara sejumlah pelajar SMA dengan aparat kepolisian dalam aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa (17/2/2025).
Ia mengkritik penanganan aksi yang seharusnya dilakukan aparat kepolisan dengan cara yang lebih persuasif.
“Jadi sebenarnya aparat tidak perlu menangani itu secara represif, cukup pendekatan yang baik,” kata Komarudin di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, apabila pelajar di Papua lebih menginginkan pendidikan dibandingkan program makan bergizi gratis, maka hal itu merupakan hal yang wajar.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa Masyarakat Papua saat ini mungkin lebih membutuhkan ruang kelas yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan makan bergizi.
Kemungkinan besar, menurut Komarudin, masyarakat Papua masih bisa untuk sekedar makan dan minum secara layak tanpa adanya program MBG dari pemerintah.
“Mereka butuh tempat belajar yang positif. Makan minum mereka, orang tua bisa kasih makan,” katanya.
"Berarti kan tidak kekurangan gizi juga kan? Yang mereka butuh, mereka menuntut sekarang ruang kelas yang bagus," katanya.
Komarudin mengatakan, tidak mungkin tingkat pendidikan Papua bakal sejajar dengan wilayah lainnya jika anak sekolah di sana harus belajar dengan keterbatasan.
Baca Juga: Pelajar Papua Demo Tolak MBG, Mensesneg Ungkap Strategi Baru Prabowo: Jangan Dipelintir!
“Karena memang dikasih perut kenyang baru belajar di bawah pohon kan susah juga,” katanya.
Sebelumnya, Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI dikutip Suara.com, Senin (17/2/2025).
YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.
"Sayangnya, aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin," katanya.
Dalam video yang dilihat Suara.com, aparat tampak menenteng gas air mata dan dilengkapi tameng. Aparat itu nampak menembakkan gas air mata ke arah massa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan
-
Panas! Pengacara Nadiem Protes Muka Mengejek Jaksa: Kalau Bikin Kacau Sidang, Kita Hobinya
-
Bripda Rio dan Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Status WNI Otomatis Hilang
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
Nadiem Makarim Bantah Pernah Balas Surat dari Google Soal Chromebook
-
Istana Jawab Ancaman Mogok: Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc di Meja Presiden Prabowo
-
Menkes Sentil Kebiasaan Orang RI Ngerasa Sehat Padahal Gula Tinggi: Itu Mother of All Diseases
-
Menkes Budi: 28 Juta Orang Indonesia Berpotensi Alami Masalah Jiwa, Layanan Kini Dibawa ke Puskesmas
-
Komitmen Plt Gubri SF Hariyanto: 30 Blok Tambang Rakyat Kuansing Dilegalkan, Swasta Dilarang Masuk