Ikutan Aksi Indonesia Gelap di Jakarta, Si Juki jadi Sorotan Pendemo

Suara.com - Aksi 'Indonesia Gelap' yang digerakan kalangan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil masih terus bergulir. Kali ini, massa aksi 'Indonesia Gelap' kembali menyemut di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). 

Pantauan Suara.com, massa pendemo kompak mengenakan pakaian serba hitam. Di tengah lautan pendemo, muncul sosok Si Juki, karakter dalam komik yang biasanya muncul di media sosial.

Si Juki pun ikut membaur dengan massa aksi 'Indonesia Gelap' yang memprotes sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo-Gibran.

Sontak, kemunculan Si Juki di tengah demonstrasi menjadi sorotan para pendemo lainnya. Bahkan, sejumlah pendemo pun terlihat mengabadikan momen Si Juki ikut demo dengan menggunakan gawai mereka. 

Saat melakukan orasi, sejumlah massa juga melakukan aksi vandalismen pada barrier beton yang dipasang oleh aparat kepolisian. Salah satu coretan pendemo itu berisi sindiran kepada Prabowo.

“Pidato lancar, pikiran macet,” demikian coretan yang dilihat Suara.com di lokasi demonstrasi, Jumat.

Selain itu, para pendemo juga meluapkan keresahannya terkait adanya tindakan indimidasi terhadap dua personel band Sukatani yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.

Diketahui, belakangan beredar video permintaan maaf dari dua personel band Sukatani terkait lirik lagu mereka, "Bayar Bayar Bayar" yang mengkritik soal polisi. 

“Indonesia gelap. Bayar, bayar, bayar. 1312,” demikian tulisan pendemo.

Baca Juga: Kritik MBG Cuma jadi Kotoran, Pekik Emak-emak di Tengah Lautan Pendemo Indonesia Gelap: Di Mana Ndasmu Prabowo?

Dalam aksi 'Indonesia Gelap' kali ini, setidaknya ada empat tuntutan dari para pendemo. Empat point tuntutan tersebut sebagai berikut: 

1. Segera sahkan UU Pro Rakyat yakni RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU PRT
2. Tolak UU Anti Rakyat, diantaranya revisi UU TNI, Revisi UU Minerba, dan revisi UU Polri
3. Melakukan evaluasi kebijakan diantaranya efisiensi anggaran, kabinet gemuk
4. Batalkan kebijakan tentang multifungsu TNI-Polri, Inpres nomor 1 tahun 2025, dan pembangunan IKN Nusantara.