Aksi Indonesia Gelap di Jakarta Ricuh! Massa Serang Polisi Pakai Petasan hingga Bom Molotov

Suara.com - Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat yang berlangsung hingga Jumat (21/2/2025) malam makin memanas. Bahkan, massa pendemo melempar petasan hingga bom molotov ke arah aparat kepolisian di lokasi.

Pantauan Suara.com, aksi penyerangan pendemo kepada aparat itu terjadi saat orator sedang membacakan pernyataan sikap di atas mobil komando.

Tampak aksi pelemparan petasan kepada aparat kepolisian itu dilakukan massa pendemo berpakaian serba hitam. 

Salah satu anggota polisi memberikan peringatan agar para pendemo tidak melakukan penyerangan. 

“Kawan-kawan sekalian, setop melempar benda-benda berbahaya ke arah petugas. Dikhawatirkan malah terkena rekan-rekan aksi lainnya,” ujar seorang petugas menggunakan pengeras suara di kawasan Patung Kuda, Jumat.

Melihat situasi mulai tak terkendali, mobil komando yang dipergunakan untuk orasi langsung meninggalkan lokasi.

Sementara massa lainnya masih melakukan penyerangan terhadap petugas dengan menembakkan kembang api hingga bom molotov. Kepulan asap dan kobaran api pun tampak terlihat dalam demonstrasi tersebut. 

Diketahui, massa mahasiswa dari berbagai kampus dan koalisi masyarakat sipil kembali menggelar aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini. 

Tak hanya memprotes kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), massa pendemo juga mengkritik soal pembredelan lagu "Bayar Bayar Bayar" milik band punk, Sukatani yang diduga dilakukan oleh polisi. 

Baca Juga: Wanti-wanti Massa Aksi Indonesia Gelap, Eks Ketua BEM UI Ungkit Undangan Makan Malam Jokowi: Framing Jahat!

Buntut dari kejadian itu, lagu band Sukatani yang mengkritik polisi itu menjadi yel-yel para pendemo dalam aksi Indonesia Gelap. Adapun tuntutan para pendemo sebagai berikut: 

1. Segera sahkan UU Pro Rakyat yakni RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU PRT;
2. Tolak UU Anti Rakyat, diantaranya revisi UU TNI, Revisi UU Minerba, dan revisi UU Polri;
3. Melakukan evaluasi kebijakan diantaranya efisiensi anggaran, kabinet gemuk;
4. Batalkan kebijakan tentang multifungsu TNI-Polri, Inpres nomor 1 tahun 2025, dan pembangunan IKN Nusantara.