Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil untuk menekan faktor pendorong yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap paham radikal.
Hal tersebut nantinya dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
Penasihat Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, menegaskan bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan secara holistik.
Ia menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang terlibat dalam aksi terorisme, termasuk faktor pendorong, penarik, dan faktor personal.
"Terorisme bukan hanya kejadian, penangkapan, dan eksekusi, tetapi masalah terorisme itu didekati secara holistik. Mulai dari permulaannya, bagaimana orang bisa mulai terlibat dalam terorisme, bagaimana persiapan, kemudian setelahnya," ujar Mujtaba di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa faktor pendorong utama yang menjustifikasi kekerasan teror di Indonesia, sebagian besar berasal dari ekstremisme keagamaan yang memiliki akar sejarah panjang.
Faktor ini tersebar luas melalui berbagai media dan masih menjadi tantangan besar meskipun narasi kekerasan mulai berkurang di era digital.
Oleh karena itu, dalam RAN PE, terdapat 135 aksi rencana yang sebagian besar diarahkan untuk mengatasi faktor pendorong tersebut, termasuk melalui pendidikan dan peran aktif pemerintah daerah.
Mujtaba juga menyoroti bahwa isu terorisme kerap dianggap hanya sebagai masalah keamanan, padahal sifatnya multidimensi.
Baca Juga: Anggaran BNPT Kena Efisiensi, Legislator PDIP Protes: Kalau Ada Serangan Bom, Kita Kalang Kabut
“Kita sendiri sudah melibatkan lebih dari 30 masyarakat sipil. Namun, banyak problem yang belum beres soal faktor pendorong. Faktor ini berkaitan dengan faktor eksternal yang membuat orang resah, sehingga harus dicari akar keresahannya,” tambahnya.
Kondisi sosial yang ada saat ini juga menjadi perhatian utama.
Meski dalam dua tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror, keresahan sosial terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat miskin dan anak muda yang tidak memiliki pekerjaan.
Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis.
“Jika keresahan tidak ditangani dengan bijak, kelompok tertentu dapat memanfaatkan ini untuk kepentingan mereka. Ini mengkhawatirkan, karena kondisi ini bisa menjadi pemicu rekrutmen kelompok radikal,” kata Mujtaba.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus mencermati setiap potensi yang dapat digunakan sebagai arena penyebaran ideologi ekstrem.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak