Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli menduga gagasan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi untuk membentuk Partai Super Terbuka atau Tbk adalah untuk melindungi anaknya yakni Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya, kata Guntur, PSI kekinian kekuasannya dipegang oleh Dewan Pembina partai bukan wewenang Ketua Umum. Hal itu sebagaimana tertuang dalam AD/ART partai PSI.
"Usulan Jokowi soal "Super Tbk" adalah upaya untuk melindungi dan mendukung anaknya Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum PSI tapi masih dalam bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI," kata Guntur kepada Suara.com, Jumat (7/3/2025).
Ia mengatakan, dalam AD/ART PSI Pasal 14 tentang Struktur Partai Ayat (1) disebutkan "Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai".
"Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya: Raja Juli Antoni (yang sekaligus menjabat sekretaris jenderal DPP dan menteri kehutanan). Artinya dua orang inilah (Jeffrie & Raja Juli) pemegang kekuasaan mutlak di PSI," katanya.
"Dan Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI. Bukan Kaesang Pangarep, anak Jokowi, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," sambungnya.
Selain itu, kata dia, dalam Pasal 16 tentang Dewan Pembina disebutkan Dewan Pembina memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas.
"Ayat (6): Dewan Pembina memiliki wewenang untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai di semua jenjang struktur Partai," ujarnya.
"Karena itu jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum di PSI tidak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan di bawah kendali Dewan Pembina PSI. Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 "Wewenang Dewan Pembina" Ayat (3) "Mengesahkan dan Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat."," sambungnya.
Baca Juga: Berlangsung Tertutup, Budi Arie Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo
Lebih lanjut, eks kader PSI ini juga menyebut PSI sekarang adalah perseroan terbatas (PT) yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina.
"Ibaratnya PSI sekarang adalah perseroan terbatas (PT) yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, kalau mau menjadi Super Tbk siapa investor yang akan memiliki saham mayoritas di PSI nanti? Apakah Jokowi dan Kaesang? Inilah cara pandang perusahaan yang dipakai untuk melihat partai," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan atau mengubah menjadi PSI Perorangan.
Dengan menambah kata perorangan, maka PSI menjadi partai yang terbuka tidak dimiliki segelintir orang atau keluarga.
Banyak yang menganggap rencana itu mengikuti konsep yang disampaikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang partai perorangan.
Jokowi pun mengomentari perubahan PSI menjadi PSI Perorangan. Jokowi mengatakan memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk
Berita Terkait
-
Dua Jam Bertemu di Rumah Banjarsari, Apa yang Diobrolin Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo?
-
Guntur Romli Curiga, Jokowi Gagas Partai Super Tbk Justru Untuk Kritik PSI
-
Mati Kutu di Tangan Jokowi? Refly Harun Ungkap Prabowo Tak Berkutik Tanpa Restu
-
Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!
-
Berlangsung Tertutup, Budi Arie Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli