Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli menduga gagasan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi untuk membentuk Partai Super Terbuka atau Tbk adalah untuk melindungi anaknya yakni Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya, kata Guntur, PSI kekinian kekuasannya dipegang oleh Dewan Pembina partai bukan wewenang Ketua Umum. Hal itu sebagaimana tertuang dalam AD/ART partai PSI.
"Usulan Jokowi soal "Super Tbk" adalah upaya untuk melindungi dan mendukung anaknya Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum PSI tapi masih dalam bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI," kata Guntur kepada Suara.com, Jumat (7/3/2025).
Ia mengatakan, dalam AD/ART PSI Pasal 14 tentang Struktur Partai Ayat (1) disebutkan "Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai".
"Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya: Raja Juli Antoni (yang sekaligus menjabat sekretaris jenderal DPP dan menteri kehutanan). Artinya dua orang inilah (Jeffrie & Raja Juli) pemegang kekuasaan mutlak di PSI," katanya.
"Dan Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI. Bukan Kaesang Pangarep, anak Jokowi, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," sambungnya.
Selain itu, kata dia, dalam Pasal 16 tentang Dewan Pembina disebutkan Dewan Pembina memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas.
"Ayat (6): Dewan Pembina memiliki wewenang untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai di semua jenjang struktur Partai," ujarnya.
"Karena itu jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum di PSI tidak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan di bawah kendali Dewan Pembina PSI. Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 "Wewenang Dewan Pembina" Ayat (3) "Mengesahkan dan Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat."," sambungnya.
Baca Juga: Berlangsung Tertutup, Budi Arie Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo
Lebih lanjut, eks kader PSI ini juga menyebut PSI sekarang adalah perseroan terbatas (PT) yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina.
"Ibaratnya PSI sekarang adalah perseroan terbatas (PT) yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, kalau mau menjadi Super Tbk siapa investor yang akan memiliki saham mayoritas di PSI nanti? Apakah Jokowi dan Kaesang? Inilah cara pandang perusahaan yang dipakai untuk melihat partai," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan atau mengubah menjadi PSI Perorangan.
Dengan menambah kata perorangan, maka PSI menjadi partai yang terbuka tidak dimiliki segelintir orang atau keluarga.
Banyak yang menganggap rencana itu mengikuti konsep yang disampaikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang partai perorangan.
Jokowi pun mengomentari perubahan PSI menjadi PSI Perorangan. Jokowi mengatakan memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk
Berita Terkait
-
Dua Jam Bertemu di Rumah Banjarsari, Apa yang Diobrolin Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo?
-
Guntur Romli Curiga, Jokowi Gagas Partai Super Tbk Justru Untuk Kritik PSI
-
Mati Kutu di Tangan Jokowi? Refly Harun Ungkap Prabowo Tak Berkutik Tanpa Restu
-
Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!
-
Berlangsung Tertutup, Budi Arie Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO