Suara.com - Rumor dilemahkan hingga dibubarkannya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdengar langsung di telinga Eks Penyidik KPK Periode 2007-2021, Novel Baswedan.
Dalam perbincangannya di podcast Eks Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Novel mengaku bahwa banyak mendengar informasi soal siapa yang akan melemahkan KPK.
Novel mengatakan bahwa dirinya banyak mendengar nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menjadi dalang di balik melemahnya KPK.
Informasi-informasi yang diterima Novel tersebut membuatnya terus bertanya dalam hati, apa alasan terbesar Hasto dan rekan-rekannya di PDIP.
“Ketika KPK dilemahkan, saya yakin itu disengaja dilemahkan bahkan mau dihilangkan di tengah kondisi negara yang praktik korupsi itu banyak, inikan membingungkan,” ujar Novel, dikutip dari youtube Bambang Widjojanto, Senin (10/3/25).
Momen pertemuan Novel dengan Hasto di sebuah acara menjadi kesempatan yang luar biasa untuk Novel.
Tanpa basa-basi, Novel memanfaatkan posisi duduknya yang berdekatan dengan Hasto untuk memperoleh informasi.
“Saya banyak informasi yang masuk bahwa Pak Hasto adalah salah satu orang yang ikut dalam upaya itu, dan juga bisa jadi beberapa rekannya di PDIP,” ujar Novel.
“Maka ketika bertemu saya bertanya, kenapa sih KPK kok direncanakan akan dibubarkan atau dibelenggu dan dilemahkan seperti sekarang, terus kalau mau dibubarkan punya rencana apa ke depan? Apakah korupsi itu memang tidak ingin diberantas?,” sambungnya.
Baca Juga: Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Ada Kaitan dengan Kasus BJB? KPK Buka Suara!
Pertanyaan Novel tersebut justru langsung dibantah oleh Hasto. Dalam percakapannya, Hasto mengatakan bahwa bukan dirinya dalang di balik itu semua.
Novel sontak semakin terkejut lagi ketika Hasto menyebutkan nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Waktu itu dijawab, ‘bukan, bukan saya, ini pak Jokowi bukan saya, kami itu cuman ketempuan aja,’ gitulah kurang lebih,” cerita Novel.
Sementara itu Novel menyebut soal klarifikasi dari Hasto. Menurut fakta yang diketahui Novel, usulan tersebut adalah murni dari DPR dan Fraksi PDIP.
“Tapi kalau melihat dari faktanya kan usulannya dari DPR, dan katanya DPR nya pun dari fraksi PDIP, tapi kan hal itu mesti ditelusuri,” Ujarnya.
Soal dilemahkan bahkan hingga dibubarkan menurut Novel sebagai Eks Penyidik KPK bukanlah masalah yang besar. Asalkan, Lembaga untuk memberantas korupsi tersebut bisa digantikan dengan yang lain, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka