Rapat RUU TNI Tertutup di Hotel Fairmont, Publik Tak Dilibatkan: DPR Abaikan Asas Partisipasi?

Suara.com - Komisi I DPR kembali menggelar rapat Panja membahas RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. Pantauan Suara.com di lokasi, rapat ini digelar tertutup dari media.

Rapat konsinyering lanjutan bersama pemerintah tersebut digelar Ruang Rapat Ruby Meeting Room 3rd Floor.

Namun, tidak diketahui pembahasan yang sedang berlangsung lantaran rapat bersifat tertutup.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin enggan menjawab ketika ditanya alasan rapat digelar di hotel mewah ini.

Menurutnya, pertanyaan tersebut ditujukan kepada pihak sekjen bukan kepada anggota DPR yang melakukan pembahasan RUU TNI.

"It's not my business," kata TB di Fairmount Hotel Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Sebelumnya, Komisi I DPR RI, khususnya Anggota Panja bersama dengan pemerintah menggelar rapat diam-diam membahas Revisi Undang-undang (RUU) TNI.

Ironisnya, pembahasan bertajuk konsinyering itu digelar di sebuah hotel mewah, yakni Hotel Fairmont Jakarta.

Pemilihan tempat tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di semua lini.

Baca Juga: Ngebut Bahas RUU TNI, DPR Kejar Tayang Selesai Sebelum Lebaran?

Hal itu terungkap dari informasi yang disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang mendapatkan susunan agenda konsinyering tersebut.

Menurut KontraS, rapat itu digelar dari Jumat (14/3/2025) siang hingga Sabtu (15/3/2025).

"Lokasinya di hotel Fairmount. Acara hari ini (Jumat) dan besok (Sabtu)," kata Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra kepada Suara.com, Jumat (14/3/2025).

Dilihat Suara.com dari susunan agenda Konsinyering Rapat Panja tentang Revisi UU TNI ini pada hari pertama berlangsung mulai jam 13.30 WIB di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont.

Sementara untuk Sabtu, Rapat Panja RUU TNI dimulai jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB di Ruang Rapat Ruby Meeting Room 3rd Floor di tempat yang sama.

Dimas menduga ada hal di balik konsinyering tersebut yakni untuk mempercepat pengesahan RUU TNI.