Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin enggan mengungkapkan alasan pihaknya menggelar Rapat Panja Revisi Undang-undang (RUU) TNI di hotel mewah yang berada di kawasan Senayan, bukan di Kompleks Parlemen Senayan.
Dia menilai bahwa pertanyaan tentang alasan rapat tersebut digelar di Hotel Fairmount Jakarta seharusnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
"Itu tanya kepada sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR, atau misalnya di tempat lain. Itu it's not my bussiness," kata TB di Fairmount Hotel Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Sebelumnya, Komisi I DPR RI, khususnya Anggota Panja bersama dengan pemerintah menggelar rapat diam-diam membahas Revisi Undang-undang (RUU) TNI.
Ironisnya, pembahasan bertajuk konsinyering itu digelar di sebuah hotel mewah, yakni Hotel Fairmont Jakarta, di saat kebijakan efisiensi diberlakukan untuk semua lini.
Hal itu terungkap dari informasi yang disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) yang mendapatkan susunan agenda konsinyering tersebut.
Menurut teman-teman Kontras tersebut rapat itu digelar dari Jumat (14/3/2025) siang hingga Sabtu (15/3/2025).
"Lokasinya di hotel Fairmount. Acara hari ini (Jumat) dan besok (Sabtu)," kata Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra kepada Suara.com, Jumat (14/3/2025).
Dilihat Suara.com dari susunan agenda Konsinyering Rapat Panja tentang Revisi UU TNI ini pada hari pertama berlangsung mulai jam 13.30 WIB di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont.
Baca Juga: Rapat Panja RUU TNI Dikebut di Hotel Mewah, Ternyata Sudah Bahas 40 Persen DIM
Sementara untuk Sabtu, Rapat Panja RUU TNI dimulai jam 10.00 WIB hingga jam 22.00 WIB di Ruang Rapat Ruby Meeting Room 3rd Floor di tempat yang sama.
Dimas menduga ada hal di balik konsinyering tersebut yakni untuk mempercepat pengesahan RUU TNI.
"Pertama, ya kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu," katanya.
Intensitas Tinggi
Selain itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa konsinyering tersebut dilakukan dengan intensitas tinggi dan terburu-buru karena ingin segera mengesahkan RUU kontroversial tersebut.
"Informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025," ujar Dimas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah