Rapat RUU TNI Tertutup di Hotel Fairmont, Publik Tak Dilibatkan: DPR Abaikan Asas Partisipasi?

"Pertama, ya kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu," katanya.

Selain itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa konsinyering tersebut dilakukan dengan intensitas tinggi dan terburu-buru karena ingin segera mengesahkan RUU kontroversial tersebut.

"Informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025," ujar Dimas.

Menurutnya, semua itu mencerminkan bahwa proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan kemudian terlalu terburu-buru.

"Tanpa kemudian memperhatikan asas partisipasi publik."

Dimas menambahkan, ada banyak catatan dalam RUU TNI yang disampaikan dalam RDPU beberapa waktu lalu yang kemudian ditindaklanjuti serius antarfraksi.

"Karena kami juga sadar sebenarnya, meskipun Komisi I sudah menggelar RDPU dan melakukan pendapat dengan berbagai macam pihak, tapi kami rasa ada banyak catatan-catatan yang harus juga didiskusikan di antara fraksi-fraksi dalam komisi gitu ya," katanya.

Sementara itu, hingga Jumat malam, Rapat Panja RUU TNI antara DPR dengan pemerintah sudah membahas 40 persen daftar inventaris masalah atau DIM.

"Semalam, kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM," kata Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Baca Juga: Ngebut Bahas RUU TNI, DPR Kejar Tayang Selesai Sebelum Lebaran?

Meski begitu, TB Hasanuddin menyatakan tidak mengetahui detailnya.

"Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM," ujarnya.