Suara.com - Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa Rapat Panja RUU TNI yang dilakukan, Sabtu (15/3/2025), hari ini, turut membahas penambahan tugas operasi militer selain perang.
Hal itu disampaikannya saat jeda Rapat Panja RUU TNI bersama pemerintah di Hotel Fairmount Jakarta.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa dalam RUU TNI disepakati 14 tugas operasi militer nonperang mengalami penambahan tiga jenis, sehingga ada 17 tugas operasi militer selain perang.
"Satu, yang ke-15 itu adalah TNI punya kewajiban untuk membantu di dalam urusan siber, pertahanan siber, khususnya siber yang ada di pemerintah," kata TB di Hotel Fairmount Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Menurutnya, kewajiban TNI membantu urusan siber ini akan memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kemudian yang kedua mengatasi masalah narkoba dan kemudian yang lain-lainnya, jadi ada tiga," ujarnya.
Meski turut berkontribusi dalam penanggulangan masalah narkoba, lanjut TB Hasanuddin, TNI tidak akan turut serta dalam penegakan hukumnya.
"Saya kira nanti akan diatur dengan Perpres, di mana perbantuannya yang dilakukan oleh TNI, perbantuan kepada pemerintah, dan kemudian di mana ranah hukumnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, TNI tidak ikut dalam penegakan hukumnya," ujarnya.
Dia tidak mengungkapkan poin terakhir yang menjadi penambahan operasi militer selain perang dalam pembahasan RUU TNI.
Baca Juga: Rapat RUU TNI Tertutup di Hotel Fairmont, Publik Tak Dilibatkan: DPR Abaikan Asas Partisipasi?
Sekadar informasi, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ada 14 jenis operasi militer selain perang aturan tersebut, yaitu:
- Operasi Militer untuk Menjaga Kedaulatan Negara
- Operasi Militer untuk Mengamankan Wilayah Perbatasan
- Operasi Militer untuk Membantu Penanggulangan Bencana Alam
- Operasi Militer untuk Membantu Penanggulangan Krisis Kemanusiaan
- Operasi Militer untuk Penanggulangan Terorisme
- Operasi Militer untuk Membantu Penegakan Hukum
- Operasi Militer untuk Pengamanan Objek Vital Nasional
- Operasi Militer untuk Mengamankan Daerah yang Terdampak Kerusuhan Sosial
- Operasi Militer untuk Membantu Pengamanan Pemilu
- Operasi Militer untuk Menangani Pemberontakan atau Konflik dalam Negeri
- Operasi Militer untuk Pencarian dan Penyelamatan
- Operasi Militer untuk Menjaga Keamanan Laut
- Operasi Militer untuk Menjaga Keamanan Udara
- Operasi Militer untuk Membantu Pemberdayaan Wilayah
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK