Suara.com - PT. ASDP Indonesia Ferry menyatakan arus balik pemudik dari Pulau Jawa ke Bali lewat Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana mulai meningkat.
Dalam siaran pers ASDP Indonesia Ferry, Jumat (4/4/2025)menyebutkan pada H+1 total penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk mencapai 37.943 orang.
"Jumlah itu meningkat 24,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin.
Dilansir dari Antara, dia mengatakan untuk melayani jasa penyeberangan di Selat Bali pihaknya mengerahkan 32 unit armada kapal.
Secara umum dia mengatakan, dengan sistem keberangkatan pemudik yang terjadwal, untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini kepadatan di pelabuhan relatif lebih bisa ditekan.
"Lewat pembelian tiket online, kedatangan pemudik di pelabuhan lebih terjadwal sehingga antisipasi pengaturan bisa dilakukan lebih baik," ujarnya.
Karena itu, sistem tersebut akan diterapkan saat arus balik, dengan penumpang menjadwalkan waktu keberangkatan saat membeli tiket kapal secara online.
Untuk menghindari semua kendaraan pemudik menumpuk ke arah pelabuhan, menurut dia, sudah disediakan lokasi-lokasi penampungan di Ketapang maupun Gilimanuk.
"Di seluruh pelabuhan diterapkan delaying sistem termasuk untuk penyeberangan Selat Bali. Di Ketapang sudah disiapkan sejumlah lokasi untuk menampung kendaraan, demikian juga di Gilimanuk," katanya.
Baca Juga: Jalur Puncak Hari Ini: Pemudik Balik Campur Wisatawan, Macet Tak Terhindarkan?
Menurut dia, di wilayah Ketapang kendaraan penumpang diarahkan masuk ke Grand Watudodol dan dermaga Bulusan, sementara kendaraan barang diarahkan ke Lapangan Sepak Bola Areba dan Terminal Sritanjung.
Sedangkan di Gilimanuk, kata dia, lokasi untuk mendukung delaying system adalah Terminal Kargo dan Terminal Bus Gilimanuk untuk kendaraan penumpang dan Jembatan Timbang Cekik untuk kendaraan barang.
"Untuk kelancaran arus balik, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kami memastikan ketersediaan kapal, optimalisasi operasional, serta pengelolaan antrean kendaraan agar perjalanan arus balik berjalan lancar," katanya.
Pihaknya juga mengimbau pengguna jasa penyeberangan untuk mengikuti jadwal keberangkatan dan menghindari puncak arus balik.
Dia optimis, dengan disiplin pengguna jasa dan strategi operasional yang telah disiapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat.
Antisipasi Lonjakan Kendaraan
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural