Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat ada dibangun empat unit di Sumatera Utara.
Sekolah rakyat dipastikan bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Lokasinya berada di Gedung UIN Sumatera Utara (UINSU), dua sentra milik Kementerian Sosial, dan satu gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Saat lakukan kunjungan langsung ke lokasi ditemani Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gus Ipul memastikan kalau seluruh gedung di empat lokasi itu sudah layak pakai.
"Kami dengan Pak Gubernur hari ini melihat secara langsung, dan kita tahu ini sebenarnya sangat layak untuk dimulainya Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam keterangannya dari Gedung UINSU, Jumat (11/4/2025).
Ia menuturkan gedung UINSU merupakan satu dari empat titik yang rencananya tahun ini sudah bisa memulai Sekolah Rakyat. Gedung tersebut hanya memerlukan sedikit renovasi dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Nanti akan kita coba hitung melalui Kementerian PU," imbuh Gus Ipul.
Terkait jenjang pendidikan untuk setiap sekolah, Kementerian Sosial bersama Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Tebing Tinggi masih akan membahas lebih lanjut. Begitu juga dengan perencanaan, penganggaran, dan pengawasannya.
"Yang juga penting secara simultan harus kita siapkan proses rekrutmen siswa, guru, dan hal-hal lain yang diperlukan," ujarnya.
Selain renovasi, Gus Ipul juga menilai gedung UINSU juga memerlukan perluasan lahan. Sehingga, sesuai arahan Presiden Prabowo, bisa menampung sampai 1.000 siswa. Untuk saat ini diperkirakan fasilitas yang ada hanya mampu menampung dua kelas.
Berdasarkan informasi dari Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih, gedung UINSU baru memiliki lahan seluas 2,3 hektare. Pemda menyanggupi untuk memperluas lahan hingga 5 hektare.
Baca Juga: Gaji Guru Sekolah Rakyat Bakal di Atas UMR? Gus Ipul: Saya Belum Berani Nyebut Angka, tapi...
"Tadi Pak Wali Kota Insya Allah akan mencoba sekuat tenaga bersama DPRD di sini melakukan upaya-upaya memperluas lahan," ujar Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut kalau daerahnya mengusulkan 21 pembangunan Sekolah Rakyat. Namun tidak bisa semuanya direalisasikan tahun ini karena terkendala syarat lahan.
"Kabupaten/kota mau menyediakan lahannya, mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua," kata Bobby.
Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin mengajukan adanya Sekilah Rakyat harus bisa menyediakan aset lahan maupun bangunan dengan luas minimal lima hektare.
Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa luas itu sebagai standar minimum yang telah ditetapkan untuk menampung berbagai sarana prasarana sekolah.
"Ya minimal untuk tanah ya kalau asetnya asetan lahan itu di atas 5 hektare. Syukur-syukur kalau di atas 10 hektare itu lebih bagus. Karena sarana-prasaranya yang akan lebih lengkap," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Berita Terkait
-
Guru Sekolah Rakyat Dikontrak, Kualitas Pendidikan Terancam?
-
Pemda yang Ingin Mengajukan Pembuatan Sekolah Rakyat Harus Bisa Sediakan Lahan Minimal 5 Hektare
-
Sekolah adalah Hak Asasi, Namun Masih Menjadi Impian bagi Banyak Anak
-
Gaji Guru Sekolah Rakyat Bakal di Atas UMR? Gus Ipul: Saya Belum Berani Nyebut Angka, tapi...
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina