Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan perkembangan terbarunya soal penyelenggaraan ibadah Haji 2025. Pemerintah Arab Saudi disebut tak jadi membatasi calon jemaah haji lanjut usia atau lansia pada tahun ini.
Pembatasan baru akan dilakukan atau diterapkan pada pelaksanaan ibadah Haji 2026.
Hal itu disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
"Jadi informasi terakhir, mereka tidak menerapkan usia 70 tahun ke atas maupun 90 tahun, tapi untuk tahun berikutnya," kata Hilman.
Namun, ia mengatakan, semua dilakukan dengan catatan, yakni kesehatan calon jemaah atau istitha'ah harus dipastikan betul ketika hendak berangkat ke tanah suci.
"InsyaAllah tahun ini tidak ada pembatasan usia, tapi harus dipastikan kesehatannya," tuturnya
"Tapi mudah-mudahan kalau kita bisa menunjukkan istitha'ah yang bagus," sambungnya.
Ia mengatakan, sebanyak 217 ribu calon jemaah telah diperilsa kesehatannya. Dari jumlah itu, sebanyak 215 ribu jemaah telah dinyatakan istitha'ah.
"Yang perlu evaluasi lagi kesehatannya 368, jamaah tidak istitha'ah itu sudah dibuat keputusan tidak boleh berangkat ada 622 orang. Jamaah haji yang masih proses itu ada 1.000 orang," tuturnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: AHY Minta Ikhaskan Dana Haji yang Dibawa Kabur Yaqut Cholil Qoumas
Sebelumnya, Menteri Agama atau Menag RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan jika pihaknya masih terus mengupayakan agar kuota pendamping haji Indonesia ditambah oleh pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan Ibadah Haji 2025.
Itu dilakukan untuk menjaga para jemaah haji lansia dengan resiko tinggi yang jumlahnya banyak dari Indonesia.
Nasaruddin menyampaikan hal tersebut dalam Rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
"Estimasi 1000-1500 dari jamaah lansia, resiko tinggi dan difabel itu beserta dengan pendamping. Nah ini lah yang kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan hanya sekitar 2000 seperti yang menjadi ketentuan internasionalnya," kata Nasaruddin.
Ia menyampaikan, permintaan ditambahnya kuota itu dilakukab dengan alasan yang kuat.
"Kami memberikan alasan yang sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya dan juga menteri kesehatan nya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: AHY Minta Ikhaskan Dana Haji yang Dibawa Kabur Yaqut Cholil Qoumas
-
Pastikan Dana Haji Aman dan Produktif, Kepala BPKH: Kami Utamakan Transparansi dan Prinsip Syariah
-
Jemaah Haji Wajib Vaksinasi Meningitis dan PolioSebelum ke Tanah Suci, Kemenkes Ungkap Alasannya!
-
Jemaah Haji RI Didominasi Lansia, Kemenkes Minta Waspada Risiko Serangan Jantung
-
Harus Menunggu 49 Tahun, Daftar Tunggu Haji Daerah Ini Terlama di Indonesia
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan
-
Sopir Truk Transfer Uang Setelah Dikepung Anak Jalanan di Pesanggrahan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
'Bikin Malu Presiden', Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama