Suara.com - Menyusul beberapa provinsi lainnya yang telah melaksanakan program serupa, Pemerintah Provinsi Lampung kini menyelenggarakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung mulai 1 Mei 2025.
Bagi mereka yang memiliki tunggakan pajak, program ini menjadi peluang yang sangat menguntungkan. Melalui program ini, masyarakat diberikan kesempatan emas untuk melunasi kewajiban mereka tanpa harus menanggung denda atau sanksi administratif.
Pemprov Lampung berharap dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan yang penting untuk pembangunan daerah. Berikut ulasan selengkapnya.
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Lampung 2025
Menurut informasi dari laman resmi Pemerintah Provinsi Lampung, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor akan dilaksanakan mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.
Selama periode ini, masyarakat yang menunggak pajak kendaraan tidak perlu membayar denda atau tunggakan pajak sebelumnya. Mereka hanya cukup membayar pajak untuk satu tahun berjalan, terlepas dari berapa lama mereka menunggak pembayaran pajak kendaraan mereka.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa program ini akan memberikan kesempatan besar bagi pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa harus menanggung beban biaya tambahan.
"Mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025, kami akan membuka Program Pemutihan Pajak secara serentak di seluruh Provinsi Lampung. Ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, mulai dari roda dua, roda empat, hingga roda enam, yang hanya perlu membayar pajak satu tahun berjalan, meskipun mereka memiliki tunggakan pajak," jelas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Selain itu, program pemutihan ini juga menjadi kesempatan terakhir sebelum penerapan tindakan hukum yang lebih tegas, seperti penghapusan data kendaraan bagi mereka yang tidak taat pajak.
Baca Juga: Kapan Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Tangerang 2025? Cek Tanggal Resmi dan Syaratnya
Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, program ini diharapkan bisa memperbaiki tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di wilayah tersebut.
Selain kebijakan pemutihan pajak, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berinovasi dalam hal pelayanan publik, salah satunya dengan menghadirkan layanan Samsat Drive Thru yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.
Layanan ini sudah tersedia di beberapa lokasi, dan akan diperluas untuk memastikan kemudahan akses bagi seluruh warga.
Keuntungan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Lampung 2025
Bagi masyarakat yang ikut serta dalam program ini, ada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain:
1. Penghapusan Denda dan Tunggakan
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh