Suara.com - Video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka soal bonus demografi yang diunggah di kanal YouTube pribadinya menuai pergunjingan warganet.
Meski dibela pemerintah sebagai bentuk komunikasi publik, sejumlah akademisi menilai narasi yang dibangun Gibran terlalu jauh dari realitas yang dihadapi generasi muda hari ini.
Dalam video berdurasi 6 menit 19 detik berjudul 'Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia', Gibran menyebut Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi yang diperkirakan terjadi antara 2030 hingga 2045.
"Ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekadar angka statistik, tapi menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia," kata Gibran dalam monolog tersebut.
Namun di lapangan, video ini justru dibanjiri komentar bernada sinis hingga aksi dislike massal. Meskipun jumlah dislike sudah disembunyikan YouTube, kreator Andovi da Lopez mengungkapkan dalam video reaksinya bahwa rasio dislike mencapai 1 berbanding 12 dibandingkan like.
"Stop dislike video wapres kita!" seru Andovi, seraya meminta warganet untuk menghentikan aksi membully.
Sementara di sisi lain Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menilai unggahan Gibran merupakan upaya mengoreksi bias informasi di ruang publik.
"Kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar, karena itu baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar," ujar Juri, Minggu (27/4/2025).
Ia menegaskan, penyampaian informasi oleh pejabat publik, termasuk lewat media sosial pribadi, adalah bagian dari tugas untuk menjaga keterbukaan.
Baca Juga: Monolog Gibran Dibela Wamensesneg: Pekerjaan Pejabat Itu Ya Bicara
"Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara, menyampaikan hal yang menjadi kebijakan," lanjut Juri.
Namun, di sisi lain, sejumlah akademisi menilai isi monolog Gibran terkesan klise dan tidak menjawab masalah nyata yang dihadapi pemuda saat ini.
Sosiolog Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hariyadi menilai bahwa narasi bonus demografi menjadi tidak relevan jika melihat kondisi riil anak muda yang rentan dan terpinggirkan.
"Anak muda sekarang terlihat rentan, bahkan terpinggirkan yang langsung atau tidak merupakan dampak dari kebijakan negara itu sendiri," katanya, dikutip Sabtu (26/5/2025).
Dalam konteks politik, Hariyadi menambahkan, anak muda hanya dianggap sebagai objek suara dalam pemilu, bukan sebagai aktor aktif dalam penyusunan kebijakan.
"Mereka hanya dimanfaatkan untuk suara, tanpa diajak terlibat dalam proses yang menentukan arah bangsa," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara