Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai semakin masif menonjolkan dirinya ke publik untuk memperlihatkan eksistensinya sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Namun, sayangnya upaya itu tidak kunjung berhasil curi atensi publik.

Pengamat politik Rocky Gerung bahkan blak-blakan mengkritik Wapres Gibran yang tak lain adalah putra sulung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya, Gibran tidak cukup mumpuni sebagai wapres untuk menghadapi situasi politik dan ekonomi internasional saat ini. 

"Memang ada kapasitas yang enggak cukup. Jadi salah asuh dari awal oleh ayahnya yang dengan cepat-cepat menyodorkan Gibran ke wilayah politik. Padahal, dia (Wapres Gibran) sebetulnya masih sangat belia untuk memahami rumitnya dan kompleksitas dari dunia politik," kata Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya, Kamis (29/4/2025).

Rocky Gerung menyebutkan kalau wapres juga harus terlibat aktif menyusun konsep negara dalam menyikapi situasi global. Akan tetapi, hal tersebut dinilai tidak mungkin bisa dilakukan oleh putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Terlihat saat ini, lanjut Rocky, kalau tim komunikasinya justru hanya mengambil momen seolah mengingatkan publik atas posisi Gibran sebagai wakil presiden. Padahal yang diperlukan saat ini harusnya memperlihatkan kapasitasnya untuk mendeteksi potensi dari kerawanan global.

"Dari segi konsep pasti Pak Gibran tidak mampu di situ. Jadi tim wakil presiden ini enggak ngerti bahwa dunia sedang berubah dan semua orang menghendaki ada kecerdasan keluar dari isi kepala wakil presiden, isi kepala para menteri, supaya terlihat bahwa Indonesia memang bersiap untuk menghadapi potensi tertinggi," beber Rocky Gerung.

Situasi global yang tidak stabil, ditandai dengan adanya perang dagang, menurut Rocky tidak bisa dianggap sepele. 

Rocky Gerung menjelaskan bahwa apabila perang dagang internasional terus berkepanjangan akan memicu pada krisis politik. Dalam jangka panjang, krisis politik itu hanya terselesaikan melalui pertarungan militer atau terjadinya perang senjata.

Usulan Rocky Gerung ke Prabowo

Baca Juga: Usul Segera Reshuffle Kabinet, Rocky Gerung Wanti-wanti Ini ke Prabowo

Dalam siniar tersebut, Rocky Gerung juga menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan atau reshuffle menteri di kabinet pemerintahannya. Usulan reshuffle itu disampaikan Rocky saat menyikapi situasi global yang tengah terjadi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok. 

"Jadi kalau terjadi reshuffle itu bukan sekadar mengganti orang yang yang tidak berwawasan atau gagal untuk menyelenggarakan visi dari Presiden Prabowo. Tapi juga orang yang betul-betul secara ideologis paham jenis kebijakan baru atau jenis ekonomi baru menghadapi situasi perang dagang ini," beber Rocky Gerung dalam siniar di akun Youtube pribadinya yang dilihat Suara.com pada Selasa. 

Rocky Gerung beranggapan kalau Prabowo memang sudah seharusnya segera merombak jajaran kabinetnya. Karena susunan Kabinet Merah Putih saat ini dinilai sudah tidak mampu menyusun kebijakan ekonomi, politik, juga pertahanan.

Ketegangan politik global, salah satunya dipicu karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, menurut Rocky, cukup jadi pemicu Prabowo untuk merevisi kabinet dan memastikan jajaran anak buahnya bisa bekerja untuk menjaga stabilitas dalam negeri juga memiliki pengetahuan tentang global politik.

Rocky Gerung menyebutkan, pada akhirnya setiap anggota kabinet tersebut yang akan jadi sumbu untuk lakukan bergai negosiasi, seperti negosiasi ekonomi, politik, hak asasi manusia, hingga lingkungan di dalam forum internasional.

"Maka setiap menteri kabinet itu harus orang yang juga punya perspektif global security," ucap Rocky Gerung. 

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengkritisi bahwa kabinet Prabowo bahkan juga penasihat presiden saat ini belum memahami situasi global yang mengarah pada kondisi perang dingin perdagangan.

"Kita masuk di dalam kajian realisme dalam politik internasional yang menganggap bahwa national interest itu tidak mungkin lagi dinegosiasikan bahwa keinginan untuk masuk dalam perdagangan, tata perdagangan dunia yang adil itu tidak mungkin lagi dilanjutkan," pungkasnya.