Forum Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot, Feri Amsari: Kalau Mau Diusulkan Pemakzulan ke DPR

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari turut menyoroti soal tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengenai pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (wapres). Feri Amsari menilai tuntutan yang disampaikan lewat pernyataan sikap ke Presiden Prabowo Subianto itu salah alamat.

Jika memang serius, maka seharusnya forum itu membuat usulan resmi pemakzulan atau impeachment Gibran ke DPR RI. Sebab, lembaga legislatif yang berhak memakzulkan posisi wakil kepala negara.

"Kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment (pemakzulan) Gibran kepada presiden, sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar. Pasal 7a, pasal 24c itu semua mengatakan harus usul DPR," ujar Feri Amsari dalam diskusi di Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

"Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR, mengusulkan untuk pembahasan impeachment wakil presiden," lanjutnya menambahkan.

Feri mengatakan, menurut Undang-undang pemakzulan kepada wakil presiden saja memang diperbolehkan. Namun, tahapan yang perlu dilalui tidaklah mudah dengan kondisi mayoritas fraksi DPR adalah pendukung pemerintah.

"Kalau sudah sampai usulan itu, maka diusulkan oleh anggota DPR, nanti akan dibahas paripurna oleh DPR. 2 per 3 jumlah anggota wajib hadir, sekitar 387. Angkanya besar. Oposisi saja 110, itu pun setengah hati," beber Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) 2017-2023 tersebut.

Selain itu, usulan itu juga harus disertai berbagai catatan ilmiah mengenai apa saja yang menjadi pelanggaran Gibran.

"Jadi agak berat. Tetapi kalau memang mau serius, itu benar, harusnya usul pemberhentian wakil presiden itu dengan catatan-catatan ilmiah awal untuk diusulkan pemberhentian itu. Sampai hari ini kan baru omon-omon ya," jelas Feri.

Ketika sudah diterima dan DPR setuju pemakzulan, usulan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahap ini, harus ada pembuktian Gibran melanggar hukum. 

Baca Juga: Dicap Koplak, Ekonom Ferry Latuhihin Skakmat Kepala Bappenas soal MBG: Ini Sekolahnya di Mana?

Pelanggaran yang dimaksud seperti pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat hingga pemenuhan syarat sebagai wakil presiden (wapres).

"Jadi ada dua mekanisme, dia melanggar hukum kah, atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Misalnya, harusnya undang-undang bilang 40, ternyata usianya belum 40. Misalnya," pungkas dosen hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) tersebut. 

8 Poin Tuntutan

Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

Adalah yang bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Sementara mengetahui, yakni Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Dokumen tersebut juga menyebutkan telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Tunutan itu di bingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih serta tulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelematkan NKRI".

Sebagaimana dokumen yang ditandatangani, berikuit delapan poin soal pernyataan sikap purnawirawan Prajurit TNI: 

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asal nya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan re-shuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo).
7. Mengembalikan Porli pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang - Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.