Suara.com - Ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di acara Halalbihalal bersama Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Selasa (6/5) kemarin dinilai bukan hal yang politis.
Hal itu dikatakan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menanggapi acara halalbihalal yang hanya mengundang Presiden Prabowo Subianto.
"Ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara halalbihalal Purnawirawan TNI di Jakarta bukanlah hal yang aneh, apalagi politis," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya wajar bila Gibran tidak ikut mendampingi Prabowo dalam acara halalbihalal. Sebab, kata dia acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD bukan merupakan acara resmi kenegaraan yang harus dihadiri presiden dan wakil presiden.
Ia berujar acara halalbihalal merupakam acara informal sehingga yang diundang tergantung pihak yang melaksanakan acara.
"Karena yang melakukan halalbihalal para purnawirawan maka wajar saja kalau yang diundang yang relevan dengan mereka. Untuk itu, wajar para purnawirawan bila mengundang Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Presiden Prabowo juga bagian dari purnawirawan TNI," kata Jamiluddin.
"Jadi, kehadiran Prabowo tanpa Gibran dilihat dari protokoler tentu hal yang wajar. Ketidakhadiran Gibran tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung, apalagi dikaitkan karena ada purnawirawan yang ingin Gibran dilengserkan," ujarnya.
Diketahui, pada hari yang sama, Gibran tengah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Gibran diagendakan berkunjungan ke NTT mulai Selasa, 6 Mei hingga Rabu, 7 Mei.
Tak Terkait Pemakzulan Gibran
Baca Juga: Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Komaruddin Simanjuntak menegaskan acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto merupakam acara murni untuk silaturahmi.
Ia menegaskan acara tersebut bukan dibuat dalam rangka merespons desakan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Komaruddin menyampaikan halalbihalal bersama purnawirawan TNI ada merupakam agenda rutin tahunan.
"Tidak. Bahwa acara ini halalbihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh purnawirawan. Kalau tahun kemarin ada di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini," kata Komaruddin usai acara halalbihalal di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
"Jadi tidak ada dikaitkan dengan respons delapan pernyataan purnawirawan," kata Komaruddin.
Sementara itu terkait delapan poin pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Komaruddin menilai wajar menyampaikan pendapat di negara demokrasi. Tetapi di sisi lain, Komaruddin menegaskan bahwa seluruh purnawirawan tetap memiliki keinginan sama, yaitu membangun bangsa.
"Jadi itu kann senior-senior aaya, jadi secara demokrasi wajar-wajar saja mereka sudah berbuat untuk bangsa ini juga pengen membangun bangsa ini itu respon mereka. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak setuju dengan pemerintahan saya kira mereka ingin membangun bangsa ini, membantu pemerintah seperti yang sekarang," kata Komaruddin.
Ia menegaskan seorang purnawirawan TNO yang memang sudah tidak bertugas maka bisa kembali memiliki hak politik yang sama seperti rakyat sipil. Kendati begitu, para purnawirawan tetap memegang teguh Sapta Marga.
'Kalau kami sudah purnawirawan, sudah sama seperti rakyat biasa, punya hak yang sama. Tetapi walaupun kami pensiun, di dada kami masih melekat Sapta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI," kata Komaruddin.
Berita Terkait
-
Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
-
Isu Pemakzulan Wapres, Luhut Bela Gibran: Jika Tak Taat Konstitusi, Jangan Tinggal di Indonesia!
-
Syarat Pemakzulan Wakil Presiden Secara Sah, Bisa Dikenakan ke Gibran?
-
Luhut Ingatkan Purnawirawan TNI Jangan Mau Dipecah Belah, Sindir Desakan Ganti Gibran?
-
Presiden Prabowo Sebut Soeharto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata, Ini Alasannya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT