- Sufmi Dasco Ahmad pimpin rapat lintas kementerian bahas tata kelola BPJS PBI.
- DPR RI minta penonaktifan BPJS PBI dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
- Pemerintah didorong perbaiki ekosistem jaminan kesehatan agar masyarakat miskin tetap terjamin.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat konsultasi lintas komisi dan kementerian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini digelar sebagai respons cepat DPR RI atas dinamika di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI. Sementara dari jajaran pemerintah, hadir Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala dan Wakil Kepala BPS, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Dalam pembukaannya, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk menjadikan pertemuan tersebut bersifat terbuka bagi publik.
“Sehubungan dengan agenda pertemuan ini adalah membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, saya minta izin kepada Saudara-saudara, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan bersifat terbuka?” tanya Dasco yang kemudian dijawab serentak 'Setuju!' oleh para hadirin.
Dasco menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah koordinasi strategis sesuai dengan Tata Tertib DPR RI untuk menyikapi persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya peran PBI sebagai jaring pengaman sosial.
“PBI merupakan program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Menyikapi banyaknya laporan mengenai penonaktifan kepesertaan secara sepihak maupun kendala administratif lainnya, Dasco menegaskan perlunya ketepatan sasaran dan perbaikan sistem. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak mereka.
“Hanya kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program ini. Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi guna mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan PBI,” tegas Dasco.
Baca Juga: Mengenal Tiga Sumber Dana BPJS Kesehatan, Ada Dua Sumber Selain Iuran
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Geger Temuan 11 Bayi di Sleman, DPR: Negara Tak Boleh Biarkan Mereka Jadi Korban
-
Polisi Ungkap Penyebab Kematian Pimpinan BPK Haerul Saleh, Bahan Kimia Masih Diselidiki
-
Garudayaksa FC Jadi Sorotan Usai Naik Kasta, DPR: Juara Karena Kualitas, Bukan Perintah Presiden!
-
TNI AL Siapkan Pangkalan untuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Target Tiba Sebelum HUT TNI
-
Brimob Polda Metro Jaya Masih Berjaga di Markas Judi Online Hayam Wuruk Jakarta Barat
-
Kemnaker Dorong Kesempatan Kerja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Tuli
-
Wow! Biaya Lahiran Normal di Negara Ini Lebih Mahal dari Rumah
-
JK Diserang Isu Miring, Aliansi Ormas Islam: Mungkin Mau Dirusak
-
Heboh Dugaan Jaringan Pedofilia WNA Jepang di Blok M, Polda Metro Turun Tangan
-
PKS Usul Pemprov DKI Jakarta Blokir NIK Suami yang Tak Nafkahi Anak-Istri usai Cerai