- Sufmi Dasco Ahmad pimpin rapat lintas kementerian bahas tata kelola BPJS PBI.
- DPR RI minta penonaktifan BPJS PBI dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
- Pemerintah didorong perbaiki ekosistem jaminan kesehatan agar masyarakat miskin tetap terjamin.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat konsultasi lintas komisi dan kementerian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini digelar sebagai respons cepat DPR RI atas dinamika di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI. Sementara dari jajaran pemerintah, hadir Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala dan Wakil Kepala BPS, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Dalam pembukaannya, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk menjadikan pertemuan tersebut bersifat terbuka bagi publik.
“Sehubungan dengan agenda pertemuan ini adalah membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, saya minta izin kepada Saudara-saudara, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan bersifat terbuka?” tanya Dasco yang kemudian dijawab serentak 'Setuju!' oleh para hadirin.
Dasco menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah koordinasi strategis sesuai dengan Tata Tertib DPR RI untuk menyikapi persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya peran PBI sebagai jaring pengaman sosial.
“PBI merupakan program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Menyikapi banyaknya laporan mengenai penonaktifan kepesertaan secara sepihak maupun kendala administratif lainnya, Dasco menegaskan perlunya ketepatan sasaran dan perbaikan sistem. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak mereka.
“Hanya kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program ini. Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi guna mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan PBI,” tegas Dasco.
Baca Juga: Mengenal Tiga Sumber Dana BPJS Kesehatan, Ada Dua Sumber Selain Iuran
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan TNI dan Polri di Istana, Bahas Agenda Strategis Awal Tahun
-
Transaksi Ganja 9,4 Kg Digagalkan di Parkiran RS UKI, Polda Metro Jaya Ciduk Tiga Orang!
-
Ketimpangan Tabungan Meningkat: Simpanan di Atas Rp1 Miliar Tumbuh, Saldo Rakyat Kecil Tergerus
-
Pelajar Meninggal Dunia Diduga Akibat Jalan Rusak, Keluarga Bisa Tuntut Pemerintah
-
Punya Uang, Tapi Takut Belanja: Ini yang Terjadi pada Konsumen Indonesia
-
Diplomasi Indonesia Berduka, Dubes RI untuk Filipina Agus Widjojo Tutup Usia
-
BMKG Terbitkan Peringatan Dini Jabodetabek: Hujan Lebat dan Angin Kencang Senin Pagi
-
Dua Lokasi Sekaligus! Kecelakaan Seret Pembatas Busway, Layanan Transjakarta Terganggu
-
Kalender Akademik 2026 dan Jadwal Libur Lengkap Januari - Juni
-
Donald Trump Bisa 'Dimakzulkan' Gegara Jeffrey Epstein?