- Sufmi Dasco Ahmad pimpin rapat lintas kementerian bahas tata kelola BPJS PBI.
- DPR RI minta penonaktifan BPJS PBI dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
- Pemerintah didorong perbaiki ekosistem jaminan kesehatan agar masyarakat miskin tetap terjamin.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat konsultasi lintas komisi dan kementerian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini digelar sebagai respons cepat DPR RI atas dinamika di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI. Sementara dari jajaran pemerintah, hadir Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala dan Wakil Kepala BPS, hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Dalam pembukaannya, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk menjadikan pertemuan tersebut bersifat terbuka bagi publik.
“Sehubungan dengan agenda pertemuan ini adalah membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, saya minta izin kepada Saudara-saudara, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan bersifat terbuka?” tanya Dasco yang kemudian dijawab serentak 'Setuju!' oleh para hadirin.
Dasco menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah koordinasi strategis sesuai dengan Tata Tertib DPR RI untuk menyikapi persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya peran PBI sebagai jaring pengaman sosial.
“PBI merupakan program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Menyikapi banyaknya laporan mengenai penonaktifan kepesertaan secara sepihak maupun kendala administratif lainnya, Dasco menegaskan perlunya ketepatan sasaran dan perbaikan sistem. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak mereka.
“Hanya kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program ini. Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi guna mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan PBI,” tegas Dasco.
Baca Juga: Mengenal Tiga Sumber Dana BPJS Kesehatan, Ada Dua Sumber Selain Iuran
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT