Gaji Rp 10 Juta per KK di Jakarta? Stafsus Gubernur DKI: Dedi Mulyadi Salah Hitung

Suara.com - Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menanggapi terkait wacana Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang hendak membagikan gaji Rp10 juta per KK setiap bulan jika menjadi Gubernur Jakarta.

"Kang Dedi salah hitung. Apabila 2 juta KK x Rp10 juta/bulan = Rp20 triliun/bulan, Rp20 x 12 bulan = Rp240 triliun/tahun. Mungkin terlalu bersemangat, jadi salah hitung," kata Chico di Jakarta, Senin (12/5/2025).

Kendati demikian, Chico mengapresiasi niat baik KDM yang sama sama ingin menyejahterakan warganya seperti Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram (Pramono Anung) ingin menyejahterakan warganya," kata Chico sebagaimana dilansir Antara.

Sekedar informasi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta tahun 2025 yang disepakati adalah sebesar Rp91,34 triliun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah menghemat anggaran hingga Rp1,5 triliun setelah melakukan penyisiran APBD 2025.

Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomo 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang diturunkan menjadi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dengan besarnya APBD Jakarta, dia akan memberikan gaji Rp10 juga jika menjadi pemimpin Jakarta.

Hal itu dia sampaikan saat acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025).

Baca Juga: DKI Punya Jurus Sendiri Redam Kenakalan, Pramono Ogah Ikut Jejak KDM Kirim Anak Nakal ke Barak TNI

"Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," kata Dedi.

Kebijakan KDM Jadi Sorotan

Sejak duduk sebagai Gubernur Jawa Barat, kebijakan Dedi Mulyadi kini banyak menuai sorotan. Di antaranya adalah mengirim siswa nakal ke barak militer.

Kemudian ia juga akan menerapkan penerima bantuan sosial di Jawa Barat wajib ikut KB, termasuk vasektomi. Kebijakan itu sontak menuai pro dan kontra.

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai program wajib militer bagi anak bermasalah di Jabar yang diusung Gubernur Dedi Mulyadi berseberangan dengan konsep pedagogi yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik.

"Itu mau masuk militer atau masuk pesantren -saja- barudak -anak-anak-. Jadi gini lah dalam dunia pendidikan, kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu. Kan gini ya, anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah," kata Cecep saat dihubungi di Bandung, Rabu (30/4/2025).