DKI Punya Jurus Sendiri Redam Kenakalan, Pramono Ogah Ikut Jejak KDM Kirim Anak Nakal ke Barak TNI

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer, meskipun provinsi tersebut merupakan tetangga dekatnya.

"Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim di Jakarta, Senin (12/5/2025).

Adapun menurut sosok yang kerap disapa Chico itu, Pemprov DKI justru memberi ruang pada warga untuk berkreasi di tempat seharusnya seperti taman dan perpustakaan.

Inilah yang kemudian melahirkan kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan dari semula hingga sore hari, menjadi malam hari.

"Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Adapun terkait premanisme di Jakarta, Chico mengatakan Pemprov DKI berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya termasuk melalui operasi terpadu penanggulangan premanisme.

Operasi penanggulangan premanisme dilaksanakan selama 15 hari, yakni pada 15 Mei hingga 30 Mei 2025.

"Kami menyambut baik, positif operasi ini. Tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan," kata Chico.

Dia berharap selain menjebloskan sejumlah pelaku aksi premanisme untuk menjalani proses hukum, operasi tersebut dapat menimbulkan efek jera.

Baca Juga: Anak SD Terlibat Tawuran di Depok, Menteri PPPA Minta Sekolah Evaluasi

"Harapan kami operasi ini bukan hanya menangkap atau memproses hukum, tapi juga memberikan efek jera sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal dan khususnya berbentuk kekerasan itu bisa dicegah," kata dia.

Chico menegaskan, Pemprov DKI akan menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar izin.

"Kalau memang tidak ada izin harus ditertibkan, karena kan erat kaitannya dengan pembayaran pajak, pemasukan daerah, dan lain-lain," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.

Hasan menekankan bahwa selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.

"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi Pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di Pemerintah," ucap Hasan di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).