Keinginan PSI menarik Jokowi tersebut bisa jadi gayung bersambut. Faktornya karena Jokowi yang belakangan masih terkesan memiliki hasrat berkuasa kendati sudah pensiun sebagai kepala negara.
Yusak memandang hasrat tersebut yang kemudian mendorong Jokowi untuk berpartai.
"Meskipun sudah pensiun dari Presiden, Jokowi masih memperlihatkan hasrat berkuasa dan cawe-cawenya terhadap pemerintahan prabowo. Ini yang mendorong Jokowi harus berpartai," kata Yusak.
"Apalagi banyak kelompok yang saat ini ramai-ramai menyerang jokowi. Kalau ga berpartai, repot nanti Jokowi dihajar sana-sini," ujar Yusak.
Pendaftaran Ketum Baru PSI
Diberitakan sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah membuka pendaftaran Pemilu Raya pemilihan ketua umum baru pada Selasa (13/5/2025). Semua anggota partai lambang mawar ini bisa ikut mendaftar asalkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Bahkan, tak ada ketentuan harus berapa lama menjadi kader PSI untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua.
Sekretaris Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI Beni Papa mengatakan, pihaknya kini sedang membuka pendaftaran anggota baru PSI.
"Kami juga telah membuka masa pendaftaran yang akan ditutup pada tanggal 3 Juli 2025 yang akan datang untuk calon anggota baru Partai PSI," ujar Beni di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2025).
Baca Juga: Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
Bersamaan dengan itu, Beni menyebut pihaknya juga telah melakukan verifikasi terhadap para anggota PSI. Hal ini dilakukan untuk memastikan siapa yang berhak mendapatkan hak untuk memilih dalam Pemilu Raya.
"DPP PSI telah melakukan proses verifikasi ke anggota untuk mengecek kembali anggota-anggota yang masih aktif dalam rangka untuk memenuhi daftar pemilih untuk kebutuhan Kongres yang akan datang," jelasnya.
Sementara itu, pendaftaran untuk ketua umum sendiri akan berakhir pada 18 Juli 2025. Artinya, anggota yang baru masuk juga berkesempatan untuk langsung mendaftarkan diri sebagai calon ketua.
Ketentuan ini juga berlaku bagi Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi jika ingin mendaftar sebagai calon ketua umum.
Jokowi sendiri yang awalnya menyebutkan ide partai super terbuka. PSI lantas menyambut ide itu dengan mengadakan Pemilu Raya untuk memilin ketum baru.
Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman mengakui Jokowi bisa saja mendaftar sebagai PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketua tidak tertutup.
Berita Terkait
-
Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
-
Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
-
Isu Pemakzulan Wapres, Luhut Bela Gibran: Jika Tak Taat Konstitusi, Jangan Tinggal di Indonesia!
-
Mahfud MD: Kebijakan Jokowi Sebagai Presiden Tetap Sah Meski Ijazahnya Terbukti Palsu
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!